Gubernur Kepri Tersangka Suap dan Gratifikasi

    Juven Martua Sitompul - 11 Juli 2019 22:02 WIB
    Gubernur Kepri Tersangka Suap dan Gratifikasi
    Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mendampingi petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan di Kepulauan Riau ketika konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 11 Juli 2019. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pembantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018-2019 dan gratifikasi. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

    Penyidik juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono serta pihak swasta Abu Bakar selaku pemberi suap.
    "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.

    Praktik rasuah ini berawal saat Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Perda tersebut nantinya menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

    Namun, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi agar diakomodasi dalam RZW3K Provinsi Kepri tersebut. Salah satunya, pada Mei 2019, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 Hektar.

    "Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," ujar Basaria.

    Nurdin selaku Gubernur Kepri kemudian memerintahkan Budi dan Edi untuk membantu permintaan izin Abu bakar itu. Budi akhirnya mengarahkan Abu Bakar agar mencatumkan pembangunan restoran dengan keramba keramba sebagai budi daya ikan dalam proposal izin tersebut.

    "Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," kata dia.

    Setelah itu, kata Basaria, Budi memerintahkan Edi untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Diduga, dokumen dan data yang dibuat Edi tidak berdasarkan analisis apapun.

    Dalam kasus ini, Nurdin diduga menerima uang dari Abu Bakar secara bertahap. Pertama pada 30 Mei 2019 senilai SGD5.000 dan Rp45 juta.

    Setelah menerima uang itu, izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10.2 hektar diterbitkan pada 31 Mei 2019. Selanjutnya, pada 10 Juli 2019, Abu Bakar menyerahkan uang tambahan sebanyak SGD6.000 kepada Nurdin melalui Budi.

    Nurdin selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id