Uji Materi UU KPK Harus Memenuhi Syarat

    Theofilus Ifan Sucipto - 18 September 2019 17:54 WIB
    Uji Materi UU KPK Harus Memenuhi Syarat
    Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.
    Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan meminta masyarakat tak buru-buru mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat harus mendalami aturan itu terlebih dulu.

    "Mereka (pihak yang tidak setuju) harus benar-benar membuktikan ada unsur yang bertentangan dengan undang-undang dasar (UUD)," kata Bagir di Grand Mercure Hotel, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2019.

    MK bisa memproses uji undang-undang jika aturan tersebut harus bertentangan dengan UUD. Uji materi merupakan langkah tepat diambil masyarakat yang tak puas dengan legislasi yang dibikin dewan.

    "Sudah jadi hukum undang-undang mau apa lagi?" ujar Bagir.

    Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono meminta masyarakat sabar menunggu UU KPK itu diberi nomor. "Jadi semua jelas dan sesuai ketentuan," katanya.

    DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) untuk menjadi UU. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id