Pimpinan Minta Dilibatkan Membahas Revisi UU KPK

    Kautsar Widya Prabowo - 13 September 2019 21:12 WIB
    Pimpinan Minta Dilibatkan Membahas Revisi UU KPK
    Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan) didampingi para Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (ketiga kiri) dan Laode M Syarif (kedua kanan) serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan). ANT/Sigid Kurniawan.
    Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi surat presiden yang menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap Presiden Joko Widodo melibatkan pimpinan dalam membenahi pemberantasan korupsi.

    "Kita sangat berharap kepada pimpinan tertinggi di Indonesia (Joko Widodo) ya kami diminta jugalah pendapat," kata Laode saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019.

    Pimpinan KPK ingin mengetahui draf revisi UU KPK yang telah final. Ia menyebut pegawai KPK sering menanyakan perihal draf revisi itu kepada pimpinan.

    Laode mendukung keputusan Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tongkat pimpinan kepada Jokowi. Ia menjamin pimpinan KPK akan tetap menjalankan tugas seperti biasanya.

    "Tapi kami menunggu perintah dari Presiden," kata dia.

    Presiden Joko Widodo menyebut tak semua usulan DPR dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Dia tak ingin KPK diperlemah.

    "Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat, 13 September 2019.
     
    Poin yang tidak setuju antara lain kewenangan KPK melakukan penyadapan. Menurut Jokowi, KPK tidak perlu meminta izin ke pengadilan untuk menyadap. KPK cukup meminta izin ke Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

    Jokowi juga mengaku tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Penyelidik dan penyidik bisa dari unsur ASN, pegawai KPK, maupun instansi lainnya.
     
    "Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," ungkap dia.

    Jokowi pun tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Selama ini sistem penuntutan dinilai sudah berjalan dengan baik, sehingga tidak perlu diubah.
     
    Terakhir, Jokowi tidak setuju pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan KPK dan diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. LHKPN tetap harus diurus KPK.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id