1.800 Anak Pelaku Terorisme Tidak Terjamah Pemerintah

    Kautsar Widya Prabowo - 30 Maret 2019 09:00 WIB
    1.800 Anak Pelaku Terorisme Tidak Terjamah Pemerintah
    Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian PPPA Hasan. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
    Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut, ribuan anak dari pelaku terorisme yang belum terjamah sama sekali oleh pemerintah. Seharusnya mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan psikologi. 

    "(Data) BNPT ini ada teroris yang ditahan di lapas 500 orang, dari itu punya 1.800 anak sepanjang 2018, mereka belum tertangani (pemerintah), banyak mengalami diskriminasi dari masyarakat," ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian PPPA Hasan, di Kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Maret 2019.
     
    Dari jumlah tersebut, mayoritas mendapatkan perlakukan yang tidak menyenangkan dari masyarakat. Tidak jarang yang dipandang sebelah mata, bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari sekolahnya.

    "Saya katakan anak menjadi korban tindak pidana terorisme, anak pelaku korban, anak saksi pidana terorisme, anak dari pelaku, ini memerlukan pembinaan, selama ini kita fokus pada anak korban, anak pelaku kurang tersentuh," tuturnya.

    Bedasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan prasarana yang lebih baik. Seperti pendidikan yang layak.

    "Anak yang berkonflik dia berhak mendapatkan pendamping, dia berhak mendapatkan advokasi, pendidikan, kesehatan," imbuhnya.

    Lebih lanjut, tugas tidak hanya ditanggung oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah harus andil untuk mengurus anak-anak tersebut. Terlebih yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di daerah masing-masing.

    Di sisi lain, Kementerian PPPA akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) terkait Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. Langkah tersebut dilakukan agar kementerian dan lembaga terkait dapat berkontribusi lebih dalam mencegah dan penangan radikalisme di kalangan anak-anak.

    Baca: Peraturan Perlindungan Anak dari Radikalisme-Terorisme Disiapkan
     
    Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Hasan menyebut bahwa saat ini kementerian dan lembaga tidak memiliki koordinasi yang cukup baik dalam menangani kasus tersebut. Mayoritas dari kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri.

    Permen tersebut tengah dilakukan pengajian oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Apakah sesuai dan relevan dengan kondisi saat ini.



    (DMR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id