comscore

KPK Berharap Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing Ditolak

Candra Yuri Nuralam - 22 Desember 2021 08:21 WIB
KPK Berharap Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing Ditolak
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar praperadilan terkait keabsahan status tersangka Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra hari ini, 22 Desember 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kubu Andi dipanggil.

"Agenda pembuktian baik oleh pemohon maupun termohon," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 Desember 2021.
Ali mengatakan pihaknya sudah mengantongi banyak bukti terkait penangkapan Andi dalam operasi tangkap tangan (OTT). Utamanya, terkait upaya melarikan diri Andi menggunakan kendaraan berpelat palsu dan mematikan ponsel saat OTT.

Bukti itu diyakini sesuai aturan yang berlaku. Majelis hakim diminta menolak praperadilan Andi.

Baca: Bupati Nonaktif Kuansing Ditangkap karena Mencoba Kabur dengan Pelat Palsu

"KPK optimis permohonan praperadilan dimaksud akan ditolak hakim dan proses penyidikan maupun penahanan tersangka AP (Andi Putra) telah sah sesuai dengan hukum acara Pidana yang berlaku," ujar Ali.

Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.

Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha (HGU) lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui. Saat itu, izin HGU kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.

Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu dan menyepakati perpanjangan izin HGU dengan mahar Rp2 miliar. KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan HGU lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain di pertemuan itu.

Sudarso juga memberikan sejumlah uang secara bertahap ke Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021, dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.

Dalam kasus ini, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id