comscore

Anggota Polisi Melakukan Pelanggaran, Atasan Bisa Ditindak

Kautsar Widya Prabowo - 09 April 2022 20:26 WIB
Anggota Polisi Melakukan Pelanggaran, Atasan Bisa Ditindak
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menemukan sejumlah pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) terhadap anggota Polda Jawa Barat. Hal itu diketahui saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Polda Jawa Barat pada Jumat, 8 April 2022.

Pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan narkoba, melakukan tindak pidana, tidak profesional, disersi, dan pelanggaran lainnya. Sambo memerintahkan agar pelanggaran anggota di jajaran Polda Jawa Barat dihilangkan.
"Tahun 2022, dengan hadirnya Divisi Propam Polri di Polda Jabar untuk tidak ada pelanggaran (zero pelanggaran),” kata Sambo melalui keterangannya pada Sabtu, 9 April 2022.

Selanjutnya, Sambo mengingatkan seluruh jajaran Polda Jawa Barat untuk melakukan perubahan kedisiplinan mulai dari hal yang kecil. Caranya, kata dia, Kapolres harus turun langsung melihat keluhan dan menyelesaikannya secara cepat.

"Temuan langsung di Polres jajaran, jika rekan kapolres tidak bisa melakukan hal kecil, maka rekan tidak akan bisa melakukan hal besar," jelasnya.

Sambo menegaskan apabila ada anggota yang melakukan pungutan liar (pungli) atau pelanggaran, maka bukan hanya anggota saja yang dilakukan proses. Atasan juga dimintai pertanggungjawaban. 

"Dua tingkat di atas anggota yang melanggar atau atasan akan diminta pertanggungjawaban," ucap dia.

Baca: Kapolri Temukan Ada Spekulan Solar Bersubsidi untuk Kebutuhan Industri

Hal itu, kata dia, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Perkap 2/2022, diatur bahwa atasan menemukan kesalahan atau pelanggaran, wajib ditindaklanjuti yaitu pembinaan dan penyelesaian disiplin atau kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (2) berbunyi dugaan tindak pidana serahkan kepada fungsi Reskrim. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa atasan yang tidak melaksanakan kewajiban, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi, lakukan pengawasan melekat (waskat) secara maksimal dengan memberi arahan, inspeksi, asistensi, supervisi, monev (monitoring evaluasi), dan harus ada wujudnya," tegas Sambo.

Selain itu, Sambo menginstruksikan Polres dibawa Polda Jawa Barat supaya memiliki kemampuan teknis secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Propam, kata Sambo, hanya bisa menyelesaikan persoalan anggota di hilir.

"Di hulu, kita harus bersinergi dan dilakukan penelusuran awal serta dilakukan pengecekan kembali dan tindaklanjut melakukan pembenaran. Kedisiplinan nasional harus kita mulai menjadi garda terdepan, kita menganut Satya Haprabu," terangnya.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id