Polri Diminta Proses Seluruh Pihak Terlibat Kasus Djoko Tjandra

    Cindy - 02 Agustus 2020 08:45 WIB
    Polri Diminta Proses Seluruh Pihak Terlibat Kasus Djoko Tjandra
    Ketua Fraksi NasDem DPR Taufik Basari. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Polri diminta mengusut tuntas kasus hak tagih Bank Bali yang menjerat Djoko Soegiarto Tjandra. Seluruh pihak yang terlibat kasus tersebut harus diproses hukum.

    "Ini harus menjadi awalan bagi Bareskrim Polri mengungkap dan memproses hukum semua yang terlibat membantu pelarian Djoko Tjandra di berbagai instansi," kata Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari dalam keterangan tertulis, Minggu, 2 Agustus 2020.

    Taufik mengapresiasi Kapolri Jenderal Idham Azis yang berupaya bersih-bersih internal kepolisian. Yakni dengan memberhentikan Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Brigjen Nugroho Slamet Wiwoho yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.

    Namun, Taufik mengingatkan masih ada sejumlah pihak yang bertanggung jawab belum terungkap. Seperti penerbitan paspor Djoko Tjandra yang dikeluarkan pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

    Ada pula pihak yang terlibat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan proses pendaftaran peninjauan kembali (PK) Djoko Tjandra di pengadilan. Mereka harus diusut tuntas.

    "Bongkar semuanya, jangan sampai negara kita dikuasai mafia hukum," ucap Anggota Komisi III itu.

    Taufik mendukung Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk mulai menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain di instansi pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, serta Mahkamah Agung harus membuka pintu bagi Polri dan membantu pengusutan di lembaganya masing-masing.

    Menurut dia, kasus Djoko Tjandra menjadi bukti kuatnya jaringan mafia hukum yang selama ini sulit terendus. Keseriusan semua pihak sangat dibutuhkan demi penegakan hukum yang lebih bermartabat.

    “Harapan saat ini ada di pihak Bareskrim, jangan ragu untuk mengusut semuanya, kami berikan dukungan penuh,” tegas Taufik.

    Baca: Kejaksaan Agung Diminta Usut Jaksa Lain Pembantu Djoko Tjandra

    Djoko Tjandra ditangkap tim yang dipimpin Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menangkap Djoko Tjandra. Djoko Tjandra telah diserahkan ke Kejagung.

    Djoko sempat masuk red notice Interpol sejak 2009. Namun, anehnya Kejaksaan dinilai diam bahkan sampai nama Djoko Tjandra terhapus dari basis data Interpol setelah melewati batas waktu, yaitu lima tahun. Kejaksaan seharusnya paling mengetahui persoalan red notice.


    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id