Pelimpahan Kasus Pejabat UNJ ke Polri Dinilai Tepat

    Medcom - 23 Mei 2020 14:47 WIB
    Pelimpahan Kasus Pejabat UNJ ke Polri Dinilai Tepat
    Guru Besar UNPAD Romli Atmasasmita (kanan). MI/Agung Wibowo
    Jakarta: Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menilai pelimpahan berkas kasus dugaan pemberian tunjangan harian raya (THR) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Polri sudah tepat. Pelimpahan itu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) KPK.

    "KPK memberikan pendampingan atas permintaan Itjen (Inspektorat Jenderal) Dikbud sesuai dengan Undang-Undang KPK tahun 2019 tentang Tugas KPK. Penangkapan sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK," kata Romli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 23 Mei 2020.

    Romli menjelaskan upaya pendampingan itu dilakukan karena Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mempunyai kewenangan pro justitia, atau proses hukum di tingkat penyidikan untuk menetapkan tersangka.

    Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT), KPK melimpahkan berkas perkara ke Polri karena temuan uang sebagai barang bukti di bawah Rp1 miliar. Kemudian pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tidak termasuk penyelenggara negara, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    "Kasus tersebut dilimpahkan ke kepolisian sudah benar sesuai Undang-Undang KPK," tegasnya.

    Baca: Kasus Suap Pejabat Kemendikbud di Tangan Polda Metro

    Dia menilai kasus ini merupakan strategi pencegahan yang tepat dilakukan dalam rangka koordinasi dan supervisi KPK. "Justru strategi ini menunjukkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melaksanakan perintah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Instruksi Presiden tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan baik," ucapnya.

    Ia berharap kementerian dan lembaga tinggi negara, dapat mengikuti atau meniru Itjen Kemendikbud. "Diharapkan Inspektorat-inspektorat lain di Kementerian/Lembaga melakukan hal yang sama. Penilaian bahwa KPK hanya berani menangani kasus-kasus kecil keliru jika hanya dilihat dari kasus ini," ujarnya.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id