Mantan Pimpinan KPK: RUU Pemasyarakatan Melayani Koruptor

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Mei 2020 05:45 WIB
    Mantan Pimpinan KPK: RUU Pemasyarakatan Melayani Koruptor
    Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. MI/Ramdani
    Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan tidak mengatur khusus tentang pemberian efek jera kepada koruptor. RUU tersebut justru memberikan angin segar bagi terpidana korupsi.

    "Saya lihat tidak ada satupun dalam RUU itu yang membahas secara khusus tentang kondisi penjara yang sangat korup. Cenderung melayani koruptor," kata Laode dalam diskusi virtual bertajuk 'Urgensi RUU Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19', Minggu, 17 Mei 2020.

    Laode mengatakan RUU Pemasyarakatan meniadakan detail Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Padahal aturan dalam PP telah memberikan efek jera kepada narapidana, utamanya terpidana korupsi.

    "Ingin kelihatan seperti antikorupsi tetapi cara-cara penggelolaan seperti ini. Ini benar-benar tidak dapat diterima," ujar Laode.

    Salah satu yang menjadi perhatian Laode ialah termaktub poin mempermudah pembebasan bersyarat terhadap narapidana kejahatan luar biasa. Padahal korupsi, terorisme, dan narkoba merupakan kejahatan serius yang tidak mudah untuk dibebaskan.

    "Mau mengubah ini sebenarnya bisa dengan peraturan pemerintah atau revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujar Laode.

    Baca: RUU Pemasyarakatan Tak Tepat Dibahas saat Pandemi

    Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan kejahatan korupsi harus diperlakukan berbeda, tidak dengan cara-cara konvensional agar memberikan efek jera. Perlakuannya juga mesti berlanjut hingga di penjara.

    "Baik dari sisi hukum materialnya penghukuman atau vonis yang dijatuhkan di persidangan sampai di lembaga pemasyarakatan. Kita mengenal sistem peradilan pidana atau criminal justice system, lapas itu kan berada di hilir dari penegakan hukum," jelas Kurnia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id