KPK: Pemerintah Perbaiki Kualitas Sawit, Bupati Kuansing Malah Korupsi

    Candra Yuri Nuralam - 20 Oktober 2021 05:42 WIB
    KPK: Pemerintah Perbaiki Kualitas Sawit, Bupati Kuansing Malah Korupsi
    Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers OTT Bupati Kuansing Andi Putra. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) miris usai menindak Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra, dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha sawit. Tindakan Andi dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah memperbaiki kualitas sawit.

    "Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah bersama KPK yang ingin memperbaiki tata kelola perkebunan sawit sehingga menutup celah korupsi," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Oktober 2021.

     



    Lili geram dengan tindakan Bupati Kuansing Andi Putra. Pasalnya, kualitas sawit yang bagus bisa membuat pemasukan negara menjadi lebih baik ke depannya.

    Selain itu, KPK geram dengan Bupati Kuansing Andi Putra karena terlibat korupsi di bidang sumber daya alam. Tindakan itu tidak bisa dimaafkan oleh KPK.

    Baca: Bupati Kuansing Ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK

    KPK meminta kepala daerah lain tidak mencontoh Bupati Kuansing Andi Putra. Tindakan seperti itu diharap berhenti di Andi.

    "KPK tidak pernah bosan mengingatkan kepada para penyelenggara negara yang menerima amanat dari rakyat untuk selalu melakukan tugas dengan penuh integritas demi kepentingan masyarakat," ucap Lili.

    Kronologi suap Bupati Kuansing


    KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.

    Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya di Kuansing direstui diperpanjang. Izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Suharso berakhir pada 2024.
     
    "Salah satu persyaratan untuk memperpanjang hak guna usaha dimaksud adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari hak guna usaha yang diajukan," ujar Lili.
     
    Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha di Kuansing membutuhkan uang minimal Rp2 miliar.
     
    KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas cara perpanjangan hak guna usaha. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso membuat kesepakatan jahat.
     
    General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso juga memberikan sejumlah uang ke Andi dalam kesepakatan itu. Uang diberikan dengan dua tahap.
     
    Pertama, Suharso memberikan Rp500 juta kepada Andi sekitar September 2021. Kedua, Suharso menyerahkan Rp200 juta kepada Andi pada 18 Oktober 2021. Total, Andi diduga mengantongi Rp700 juta dari Sudarso.
     
    Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
     
    Bupati Kuansing Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. 

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id