Ketua KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Soal Donatur Pilkada

    Medcom - 10 Juni 2021 15:30 WIB
    Ketua KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Soal Donatur Pilkada
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.



    Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mewanti-wanti kepada daerah terkait donator pilkada. Kepala daerah akan menghadapi banyak godaan terutama dari pihak yang merasa jadi donatur saat Pilkada.

    Firli mengungkapkan, 82,3% calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan ada donator dalam konstestasi Pilkada. Donatur ini berharap kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis, mendapatkan prioritas bantuan langsung.

     



    "Kepala Daerah harus punya sikap. jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada," kata Firli saat pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota hasil Pilkada 2020 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri.

    Firli menekankan, risiko proses perencanaan, pengesahan implementasi dan resiko korupsi program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mulai dari perencanaan, Pengesahan, Implementasi dan Evaluasi.

    “KPK sejak lama membuat strategi pemberantasan korupsi dengan beberapa pendekatan. Pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, serta pendekatan penindakan,” ujarnya.

    Firli juga menjabarkan jumlah pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis profesi dan jabatan. Mulai dari swasta (329 orang), Anggota DPR/DPRD (280 orang), Eselon I/II/III (235 orang), Walikota/Bupati (129 orang), Gubernur (21 orang).

    Modus operandi didominasi oleh penyuapan (739 kasus), pengadaan barang dan jasa (236 kasus) dan penyalahgunaan anggaran (50 kasus).

    Acara pembekalan kepemimpinan diselenggarakan secara virtual sejak 7-11 Juni 2021. Acara diikuti 102 bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota petahana hasil pilkada serentak tahun 2020.

    Kementerian Dalam Negeri berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para kepala daerah agar lebih produktif serta innovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran.

    Serta juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id