KPK Ogah Disebut Mangkir Panggilan Komnas HAM

    Fachri Audhia Hafiez - 10 Juni 2021 19:39 WIB
    KPK Ogah Disebut Mangkir Panggilan Komnas HAM
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Aditya Pradana Putra



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak disebut mangkir dari panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga Antikorupsi masih mempertanyakan alasan pemanggilan.

    "Mohon diklarifikasi KPK tidak mangkir, yang disebut mangkir itu tidak hadir dan tidak memberi alasan," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ditemui di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Juni 2021.

     



    Ghufron menyatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada Komnas HAM terkait pemanggilan tersebut. Sehingga, alasan pemanggilan terang benderang.

    "Sesungguhnya kan dari pelapor kan jelas, mereka mengadu pimpinan KPK atas dugaan pelanggaran HAM apa? Supaya kami ke sana juga memiliki kepastian dan dokumen yang disiapkan jelas," ucap Ghufron.

    Baca: Ngotot Panggil Firli Cs, Komnas HAM Dianggap Cari Sensasi Publik

    Ghufron tidak menjawab apakah bakal menghadiri pemanggilan kedua Komnas HAM pada Selasa, 15 Juni 2021. Komnas HAM tetap ditagih memberikan keterangan jelas sebelum memanggil pimpinan KPK.

    "Untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Karena kepastian hukum adalah salah satu hak asasi manusia yang dihormati," ujar Ghufron.

    Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa, 8 Juni 2021. Namun, pimpinan KPK enggan memenuhi panggilan tersebut.

    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM pada 2 Juni 2021 terkait aduan TWK pegawai KPK. Lembaga Antirasuah telah mengirimkan surat ke Komnas HAM untuk meminta penjelasan Komnas HAM ihwal pelanggaran apa yang dilakukan pimpinan KPK.

    "Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id