KPK Ultimatum Pejabat di Bengkulu Tak Korupsi

    Candra Yuri Nuralam - 08 April 2021 06:45 WIB
    KPK Ultimatum Pejabat di Bengkulu Tak Korupsi
    Ilustrasi KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pejabat di Bengkulu memperkuat integritas. Lembaga Antikorupsi mengingatkan para pejabat untuk tidak korupsi.

    "Kita perlu tumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan APH (aparat penegak hukum) di Bengkulu. Kami prihatin banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Rumah Jabatan Gubernur Bengkulu, Rabu, 7 April 2021.






    Alex mengingatkan pihaknya sudah banyak menangkap kepala daerah. KPK juga pernah menjerat mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari.
    Dia meminta hal itu tak terulang.

    Pemerintah Provinsi Bengkulu juga diminta memperkuat sistem pelaporan rasuah. Alex tak ingin korupsi merajalela karena tidak ada sistem yang membuat pelapor aman.

    "Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki sistem pelaporan elektronik berbasis online, di mana masyarakat Bengkulu dapat melaporkan dugaan perilaku koruptif para pejabat dan jajaran birokrasi di wilayahnya," ujar Alex.

    Alex mengatakan secara keseluruhan skor monitoring centre for prevention (MCP) di Bengkulu pada 2020 mendapatkan angka minimal. Ada beberapa daerah masih mendapati skor kurang.

    (Baca: KPK Ancam Pejabat di Kepri yang Berani Korupsi)

    Daerah yang mendapat nilai baik, yakni Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan skor 83,33 persen, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan skor 83,17 persen, dan Kota Bengkulu dengan skor 76,04 persen.

    Sementara itu, daerah yang kurang, yakni Pemerintah Kabupaten Lebong dengan skor 52,77 persen, Kabupaten Seluma dengan skor 52,33 persen. Kemudian, Kabupaten Rejang Lebong dengan skor 47,67 persen dan Kabupaten Mukomuko dengan skor 43,86 persen.

    Lembaga Antikorupsi ingin seluruh daerah di Bengkulu mendapat skor minimal 75 persen pada 2021. KPK akan membantu tata kelola pemerintahan untuk memperbaiki angka itu.

    "Kami akan bantu pemda meningkatkan skor MCP. Nilai target kami minimal 75 persen. Kami juga telah menggandeng perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Bengkulu," tutur Alex.

    Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menargetkan angka 80 persen tahun ini. Dia menginstruksikan jajarannya memperkuat integritas demi mendapatkan nilai baik.

    "Saya minta komitmen kita bersama. Kita akan turun bersama KPK ke kabupaten dan kota, terutama kabupaten dan kota yang nilai MCP-nya masih rendah," tutur Rohidin.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id