Staf Kemenpora Tak Terima Tuntutan Jaksa

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Agustus 2019 16:42 WIB
    Staf Kemenpora Tak Terima Tuntutan Jaksa
    Suasana sidang Staf Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Eko Triyanta di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Medcom.id/Fachri Audia Hafiez.
    Jakarta: Staf Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Eko Triyanta tak terima tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dituntut lima tahun penjara serta diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dalam dugaan korupsi dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

    "Innalillahi wa'innailaihiroji'un, hal ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi saya, betapa tidak. Saya yang selama ini sudah berusaha untuk selalu bersifat kooperatif baik kepada penyidik maupun kepada penuntut umum," kata Eko saat menyampaikan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.

    Dia tak menyangka ancaman hukuman yang diterima sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo. Ia menolak perannya disamakan dengan Adhi.

    "Sesuai dengan apa yang saya lakukan, sebagai staf yang hanya menjalankan perintah atasan. Sedangkan hukuman denda sebesar Rp200 juta juga berlebihan bagi saya yang hanya menjabat sebagai staf biasa," ujar Eko.

    Ia memohon kepada majelis hakim dibebaskan dari semua tuntutan. Kendati demikian, Eko mengakui perbuatan rasuahnya.

    "Atas peristiwa ini saya sangat menyesal dan ceroboh semoga kejadian ini jadi pelajaran bagi saya, untuk memperbaiki diri dalam membentuk kehidupan yang lebih baik," ucap Eko.

    Eko didakwa menerima suap Rp215 juta dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johny E Awuy. Suap yang diterima Eko berkaitan proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada kegiatan 2018. Eko melakukan praktik rasuah itu bersama Adhi Purnomo.

    Pengajuan dana itu termuat dalam proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan, dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Kedua, proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games dan Asian Para Games 2018.

    Nilai proposal pertama disetujui oleh Kemenpora sebesar Rp30 miliar, dan proposal kedua Rp17,971 miliar. Pada proses pengajuan itu ada kesepakatan pemberian komitmen fee dari KONI Pusat kepada pihak Kemenpora. Pemberian fee ini sesuai arahan Miftahul Ulum, asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi kepada Ending dan Johny.

    Atas perbuatannya, Eko dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id