Eks Ketua DPRD Lamteng Klaim Duit Suap Hasil Pinjam

    Fachri Audhia Hafiez - 21 November 2019 17:00 WIB
    Eks Ketua DPRD Lamteng Klaim Duit Suap Hasil Pinjam
    Sidang pemeriksaan terdakwa DPRD Lampung Tengah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Mantan Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Achmad Junaidi Sunardi membantah menerima Rp1,2 miliar dari Bupati nonaktif Lamteng Mustafa. Dia mengaku duit itu hasil pinjaman buat membayar utang. 

    "Rencananya Rp1,5 miliar," kata Junaidi saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.

    Pernyataan Junaidi berbeda dengan keterangan Mustafa. Mustafa mengaku Junaidi awalnya minta pinjaman Rp2 miliar. 

    Namun, Mustafa cuma mampu memberikan Rp1,2 miliar sehingga kurang Rp800 juta. "(Saya) Enggak pernah menyampaikan (kekurangan Rp800 juta)," kilah Junaidi.

    Junaidi mengaku atas pinjaman itu dia bersedia membantu Mustafa mengondisikan DPRD Lamteng menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lamteng dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp300 miliar.

    "Tolong dibantu kepentingannya (Mustafa), terkait peminjaman. Jawaban saya yang penting sesuai prosedur," ujar Junaidi.

    Empat anggota nonaktif DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana serta Zainuddin didakwa menerima suap bertahap dari Mustafa dengan total Rp9,69 miliar. Uang pelicin tersebut diterima keempatnya melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

    Pemberian uang dimaksudkan agar rencana pinjaman daerah Kabupaten Lamteng dari PT SMI disetujui legislator. Achmad Junaidi disebut menerima Rp1,2 miliar; Raden Zugiri Rp1,5 miliar; Zainuddin Rp1,5 miliar, dan Bunyana Rp2 miliar.

    Keempat terdakwa menerima hasil rasuah bersama anggota DPRD lainnya, yaitu Natalis Sinaga dan Rusliyanto yang berstatus terpidana. Natalis divonis 5,5 tahun penjara serta membayar denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. Sedangkan Rusliyanto dihukum empat tahun bui serta denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan.

    Keempatnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id