Bahas RUU Pertanahan, Panja Diusulkan Diubah Menjadi Pansus

    Anggi Tondi Martaon - 16 Juli 2019 18:50 WIB
    Bahas RUU Pertanahan, Panja Diusulkan Diubah Menjadi Pansus
    Diskusi membahas RUU Pertanahan di ruang press room DPR di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019 (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
    Jakarta: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dibahas melalui panitia khusus (pansus). Sebab, banyak poin penting pembahasan bersifat lintas sektoral.

    Lintas sektoral yang dimaksud yaitu bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Semua kementerian tersebut bukan mitra kerja Komisi II DPR yang dipercaya membahas RUU Pertanahan.

    "Ranah KLHK di kawasan hutan, kalau KKP di kawasan perairan. Mereka kan juga punya tupoksi untuk itu. Kalau kemudian dalam pembahasan RUU Pertanahan mereka ditiadakan, pasti akan bertentangan dengan UU Kehutanan dan UU Kelautan," kata Viva Yoga, di ruang press room DPR di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

    Melihat banyaknya ruang lingkup tersebut maka sebaiknya pembahasan dilakukan melalui pansus agar aturan yang digodok tidak menabrak atau menghilangkan tupoksi dari kementerian/lembaga lain.

    Viva juga mengkritisi proses pembahasan RUU Pertanahan karena tidak melibatkan stakeholder terkait. Beberapa pihak yang berkepentingan dalam sektor agraria tidak diundang dalam pembahasan, di antaranya Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Forum Para Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA).

    Padahal, lanjut Viva, tradisi pembahasan sebuah aturan di DPR seharusnya meminta pandangan dari seluruh stakeholder terkait. Hal itu dilakukan untuk memperkuat substansi aturan agar sesuai dengan konstitusi.

    Saat ditanya apakah usulan pembahasan bisa diubah dari Panja ke Pansus karena proses pembahasan RUU Pertanahan sudah berjalan di Komisi II? Viva menyebut, bisa. Sebab, urgensi pembahasan RUU Pertanahan sangat luas. Tidak hanya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/Badan Pertanahan Nasional).

    "Ya, akan kami sampaikan kepada pimpinan komisi yang lain dan pimpinan fraksi untuk mengusulkan agar Panja RUU Pertanahan akan diubah menjadi Pansus RUU Pertanahan," ujar Viva.


    Pansus Bukan Jaminan


    Usulan tersebut ditanggapi oleh Anggota Panja RUU Pertanahan Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat. Menurutnya, perubahan tim perancang dari panja ke pansus tidak menjamin kualitas RUU Pertanahan menjadi lebih baik.

    "Intinya, ayo bekerja dengan hati, bekerja memposisikan diri kita sebagai rakyat. Jangan memposisikan diri sebagai pemerintah, jangan memposisikan sebagai anggota DPR," kata Henry.

    Politikus PDI Perjuangan itu mengakui memang masih banyak poin krusial RUU Pertanahan yang harus dibahas lebih mendalam . Dia pun sepakat tak ingin Panja RUU Pertanahan terburu-buru mengesahkan.

    Bahkan, Henry tak mempermasalahkan jika pembahasan dilanjutkan pada periode 2019-2024. 

    "Kita ini adalah corong rakyat. Selamat bekerja untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Ajakan saya itu saja, selamat bekerja untuk teman-teman ke depan," katanya.



    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id