Jokowi Dinilai Tak Punya Alasan Menerbitkan Perppu KPK

    Medcom - 09 Oktober 2019 06:28 WIB
    Jokowi Dinilai Tak Punya Alasan Menerbitkan Perppu KPK
    Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
    Jakarta: Presiden Joko Widodo dinilai tidak memiliki alasan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Sebab, tidak ada kondisi yang mamaksa dan tidak ada kekosongan hukum pada pemberantasan korupsi. 

    Praktisi hukum Petrus Salestinus menjelaskan ada tiga syarat kegentingan untuk harus menerbitkan perppu menurut putusan Mahkamah Konstitusi pada 2009. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan UU.

    "Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau UU yang ada tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu cukup lama. Sedangkan keadaan mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan," jelas Petrus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

    Menurut dia, posisi UU KPK tidak berada dalam tiga situasi tersebut. Terutama upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhenti dengan adanya UU KPK yang baru ini dan tak terjadi kekosongan hukum. Sehingga, tidak ada urgensi menerbitkan perppu. Negara tetap menjalankan kewajibannya untuk memberantas korupsi dengan tiga instrumen penegak hukum yaitu KPK, Polri dan Kejaksaan. 

    "Masalahnya adalah sekarang kita harus memilih pimpinan KPK yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat agar tidak mudah diintervensi dan tidak mudah dijadikan alat oleh kekuatan lain di luar KPK," kata dia. 

    Petrus mengakui Jokowi pernah mengeluarkan Perppu Ormas pada 2017. Namun, saat itu keadaan genting lantaran ada ancaman terhadap eksistensi Pancasila dari ormas radikal.

    "UU Ormas yang ada membuat posisi negara sangat lemah ketika berhadapan dengan ormas radikal, negara tidak bisa serta merta mencabut status badan hukum ormas radikal. Karena itu, UU Ormas harus direvisi melalui perpu karena melalui proses legislasi sangat lama dan belum tentu berhasil," kata dia. 

    Petrus mengatakan UU KPK yang sudah disetujui DPR dan pemerintah sudah berjalan cukup lama. Masyarakat pun telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. 

    Di samping itu, terang dia, usia UU KPK sudah 17 tahun berjalan sehingga wajar perlu dilakukan revisi untuk memperkuat kelembagaan, dan personalia yang memimpin Lembaga Antikorupsi. 
    Misalnya, dalam UU saat ini disebutkan KPK perlu diwasi badan pengawas. Hal itu agar KPK tak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya. Adanya ketentuan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) juga memenuhi prinsip hak asasi manusia. 

    "Jelaslah sudah bahwa perppu tidak cukup beralasan untuk menolak revisi UU KPK. Karenanya biarkan berlaku terlebih dahuku baru kemudian direvisi melalui judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi)," pungkas dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id