ICJR Sebut Hukuman Kebiri Kimia Tidak Prioritaskan Korban

    Nur Azizah - 04 Januari 2021 18:16 WIB
    ICJR Sebut Hukuman Kebiri Kimia Tidak Prioritaskan Korban
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut hukuman kebiri kimia untuk pelaku pelecehan seksual tidak memprioritaskan korban. Hukuman kebiri kimia dinilai bersifat populis.

    Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan komitmen pemerintah untuk penanganan korban masih minim dan cenderung mundur. Peraturan mengenai korban kekerasan seksual juga tak lengkap.

    "Anggaran lembaga yang menangani korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terus dipangkas adalah contoh sederhana (negara tak komitmen menangani korban)," kata Erasmus dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021.

    Data yang dihimpun ICJR, jumlah layanan yang dibutuhkan korban dan diberikan LPSK terus meningkat sejak 2015-2019. Sementara itu, anggaran LPSK terus turun sejak 2015-2020. 

    Pada 2015, anggaran layanan LPSK sebesar Rp148 miliar. Besaran anggaran menurun menjadi Rp54,5 miliar pada 2020.

    Erasmus juga menilai efektivitas kebiri kimia dalam menekan angka kekerasan seksual belum terbukti. Dia mewanti-wanti pelaksanaan yang melibatkan profesi ini akan berujung masalah.

    Pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Namun, aturan itu tidak menjelaskan aspek harus dipertimbangkan dalam memberikan hukuman kebiri.

    PP tersebut juga dianggap memuat banyak permasalahan karena tidak detail dan memberikan keterangan. Misalnya, terkait mekanisme pengawasan, pelaksanaan, dan pendanaan.

    "Bagaimana kalau ternyata setelah kebiri, terpidana dinyatakan tidak bersalah atau terdapat peninjauan kembali? Penyusun seakan-akan menghindari mekanisme yang lebih teknis karena kebingungan dalam pengaturannya," kata Erasmus.

    Baca: Jokowi Teken PP Tata Cara Hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan seksual terhadap Anak. Beleid ini mengatur pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

    Pasal 1 Ayat 1 aturan ini menjelaskan anak yang dimaksud dalam aturan ini, yakni berusia di bawah 18 tahun. Ayat 2 mengungkapkan tindakan kebiri kimia ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku.

    Pelaku tersebut meliputi mereka yang melakukan kekerasan seksual pada anak, persetubuhan dengan anak, dan bertindak cabul pada anak. Para pelaku dikenakan jerat hukuman kebiri jika telah terbukti bersalah.

    "Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," bunyi Pasal 2 PP tersebut. 

    Pasal 5 menegaskan tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Pasal 6 berbunyi tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan, penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id