Komnas HAM Tak Setuju Peraturan Menteri Atur Blokir Medsos Penyebar Hoaks

    Siti Yona Hukmana - 22 Oktober 2020 01:27 WIB
    Komnas HAM Tak Setuju Peraturan Menteri Atur Blokir Medsos Penyebar Hoaks
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah menyiapkan aturan terkait pemblokiran media sosial yang terbukti menyebarkan berita bohong atau hoaks. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai hal itu membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

    "Sebenarnya Pak Menteri (Menkominfo Johnny G Plate) enggak perlu membikin peraturan, tapi bisa gunakanlah standar setting dan norma yang dibuat oleh Komnas HAM terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam dalam konferensi pers daring, Rabu, 21 Oktober 2020

    Komnas HAM sudah memproduksi standar setting dan norma soal kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk di ruang digital. Anam menyebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebut pembatasan dalam prinsip HAM harus diatur dengan undang-undang.

    "Tidak bisa diatur dengan peraturan menteri," ujar Anam.

    Pembentukan undang-undang mesti ada dialog antara pemerintah dan masyarakat. Walau masyarakat diwakili anggota DPR.

    "Tapi ruangnya adalah ruang demokratis, karena itu akan mengatur pembatasan," ucap Anam.

    Anam mengatakan standar setting dan norma yang dibuat Komnas HAM terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat sudah mengatur ide pembatasan-pembatasan orang berekspresi. Baik secara langsung maupun melalui media sosial.

    Dia memerinci prinsip-prinsip dasar yang dibatasi, yakni tidak boleh menganjurkan kebencian, tidak boleh memprovokasi kekerasan, dan tidak boleh menyuarakan pornografi dalam ruang-ruang tertentu.

    "Ada baiknya kalau saran kami bikin saja satu kesepahaman bersama antara Menteri Kominfo dengan Komnas HAM mana yang boleh mana yang tidak, karena sekali lagi pembatasan dalam konteks HAM itu bagian dari memastikan haknya sendiri," tutur Anam.

    Anam menyebut pembatasan lebih banyak merampas hak masyarakat. Hal ini berkaca pada pengalaman dulu, baik di Tanah Air maupun negara lain. Padahal, istilah pembatasan ialah untuk memastikan hak setiap orang terlindungi.

    "Terlindunginya dengan cara apa? Salah satunya dikasih warning mana yang boleh mana yang tidak, dalam konteks HAM salah satu pembatasan adalah tidak boleh menyiarkan kebencian, tidak boleh menyiarkan provokasi kekerasan dan sebagainya," tutur dia.

    Dia melanjutkan Komnas HAM dan Kemenkominfo juga perlu berkoordinasi dengan kepolisian, khususnya bidang Direktorat Siber. Koordinasi untuk menentukan konten yang tepat untuk diturunkan.

    "Bahkan mana yang diproses hukum itu di Komnas HAM sudah membikin satu standar setting dan norma yang berangkat dari berbagai pengalaman di dunia dan disepakati oleh berbagai negara di dunia," tutur Anam.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id