Nurhadi Didakwa Menerima Suap Rp45,7 Miliar

    Fachri Audhia Hafiez - 22 Oktober 2020 12:48 WIB
    Nurhadi Didakwa Menerima Suap Rp45,7 Miliar
    Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Antara/Sigid Kurniawan
    Jakarta: Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi didakwa menerima suap senilai Rp45,7 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Suap tersebut untuk membantu pengurusan perkara di MA.

    "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut menerima hadiah atau janji yaitu uang sejumlah Rp45.726.955.000 dari Hiendra Soenjoto," kata jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2020.

    Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama wiraswasta sekaligus menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Rezky berperan sebagai perantara. Keduanya terlibat rasuah sepanjang 2014 hingga 2016.

    Baca: Nurhadi Jalani Sidang Perdana Hari Ini

    Jaksa mengatakan uang haram diberikan kepada Nurhadi dan Rezky agar mengupayakan penangangan perkara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kedua perusahaan berperkara soal perjanjian sewa menyewa depo kontainer milik PT KBN.

    Depo kontainer itu berluas 57.330 meter persegi dan 26.800 meter persegi. Kedua depo yang dipermasalahkan berlokasi di wilayah PT KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

    Suap juga mengalir saat Nurhadi dan Rezky diminta Hiendra untuk memenangkan gugatan melawan Azhar Umar. Gugatan dilayangkan Azhar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga tingkat kasasi.

    Azhar menggugat Hiendra atas perbuatan melanggar hukum soal akta nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT. Hiendra kemudian melobi Nurhadi dan Rezky lewat kakaknya, Hengky Soenjoto, agar menang perkara kepemilikan saham tersebut.

    Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id