Sengketa Pelabuhan Marunda Bikin Investor Takut?

    Coki Lubis - 21 Februari 2019 11:25 WIB
    Sengketa Pelabuhan Marunda Bikin Investor Takut?
    Juniver Girsang (kanan). Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Pengadilan memenangkan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dalam kasus sengketa pembangunan Pelabuhan Marunda. Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi kecewa. Investasinya yang sudah mencapai Rp3,4 triliun terancam melayang karena konsesinya dibatalkan. Sebab itulah dirinya akan mengajukan kasasi.

    Dalam sebuah konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2018, Widodo tak banyak bicara. Wajah kecewanya seakan disuarakan oleh pengacaranya, Juniver Girsang.

    "Seluruh prosedur yang dijalani klien kami tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah mitranya, dalam hal ini perusahaan BUMN (KBN) dalam menjalankan (pembangunan) Pelabuhan Marunda," kata Juniver siang tadi.

    Bagi dia, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia investasi di Indonesia. Apalagi Widodo adalah investor lokal dalam proyek percontohan pembangunan pelabuhan berskema Non-APBD/APBN.

    Biaya yang digunakan dalam pembangunannya murni modal swasta, bukan duit negara. Tapi, setelah setengah beres, tiba-tiba direcok; dan proses hukum memutuskan Widodo harus tersingkir.

    "Ada apa ini? Kami berharap kasus ini menjadi perhatian pemerintah," ucap Juniver.

    Mangkrak

    Sengketa Pelabuhan Marunda bukan cerita baru. Riwayat persengketaan antara KBN dengan KCN ini telah memasuki tahun kedelapan. Kini, pembangunan Pelabuhan Marunda itu berstatus mangkrak.

    Singkat cerita, KCN adalah perusahaan patungan (joint venture) yang didirikan oleh KBN dengan PT Karya Tekhnik Utama (KTU)—perusahaan pemenang tender pengembangan kawasan C01 Marunda pada 2005. Pendirian KCN disetujui Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham KBN.

    Dalam perjanjiannya, KTU berkewajiban menyediakan sumber dana dan pembangunan Pelabuhan Marunda yang terdiri dari 3 pier, sepanjang 5.350 meter, termasuk area pendukung seluas 100 hektare. Dengan begitu, komposisi saham KTU dalam KCN 85 persen.

    KBN sendiri berkewajiban melengkapi perizinan, menyediakan akses jalan dan bibir pantai sepanjang 1.700 meter, dari Cakung Drain hingga Sungai Blencong. Sementara komposisi saham yang diperoleh KBN adalah 15 persen, dan tidak akan terdelusi jika terjadi penambahan investasi KTU kepada KCN.

    Pada 2012, saat pembangunan pier 1 selesai dan pier 2 hampir rampung, tiba-tiba KBN mengajukan perubahan komposisi saham. Permintaan itu diajukan oleh Direktur Utama KBN yang baru, Sattar Taba. Dia menginginkan agar KBN menjadi pemegang saham mayoritas di KCN, dengan jatah 50,5 persen.
    Sengketa Pelabuhan Marunda Bikin Investor Takut?
    Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi (kiri) bersama Juniver Girsang (kanan). Foto: Medcom.id/Coki Lubis

    Masih sekitar isu perubahan saham, pada 2013 terjadi insiden pemblokiran akses menuju area pembangunan oleh KBN selama empat bulan. Pengoperasian pier 1 dan pembangunan tak bisa berlangsung.

    Aksi sepihak KBN itu akhirnya memaksa KTU untuk menyetujui Addendum III, yakni kepemilikan saham KBN dan KTU di KCN masing-masing 50 persen. Namun, KTU mengajukan syarat, KBN harus melengkapi syarat penambahan modal dalam tenggat waktu 15 bulan.

    Baca: Optimalisasi Pelabuhan Marunda Berpotensi Setor Ratusan Miliar ke Kas Negara

    Hingga waktunya habis, KBN belum memenuhi syarat tersebut. Alasannya, penambahan modal tidak disetujui menteri BUMN dan gubernur DKI Jakarta sebagai pemilik saham.

    Karena syarat tidak bisa dipenuhi, maka pada Desember 2015 KBN dan KTU melakukan pertemuan, agendanya; kembali ke perjanjian awal—saham KTU 85 persen, dan KBN 15 persen.

    Artinya, ketentuan Addendum III batal dengan kelahiran kesepakatan baru, yang dijadikan sebagai Addendum IV. Addendum tersebut dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara.

    Lepas itu, pengoperasian dan pembangunan Pelabuhan Marunda bisa dilanjutkan. Bahkan Kementerian Perhubungan menunjuk KCN untuk melakukan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal KCN di Marunda. Perjanjian konsesi ini ditandatangani oleh Kemenhub dan KCN pada 16 September 2016.

    Konsesi yang batal

    Perkara konsesi berbuntut panjang. Belakangan, KBN menggugat KCN, KTU, bahkan Kemenhub ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang diperkarakan adalah izin yang diterbitkan Kemenhub untuk KCN.

    Perusahaan pelat merah itu merasa wilayah konsesi tersebut adalah haknya, bukan Kemenhub. Pula, penandatanganan yang dilakukan oleh Direksi KCN tak melalui restu Rapat Umum Pemegang Saham. Saat gugatan diajukan, KBN juga memohon kepada pengadilan agar aktivitas di dermaga dihentikan.

    Hanya beberapa bulan, proses pengadilan rampung. Hasilnya, PN Jakut memenangkan gugatan KBN. Semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari mejelis hakim.

    "Mengadili dalam pokok perkara, mengabulkan sebagian gugatan penggugat," kata Hakim Ketua Andi Cakra Alam saat membacakan amar putusan dalam sidang pada 9 Agustus 2018.

    Dengan demikian, objek sengketa yaitu konsesi KCN di Pelabuhan Marunda dianggap batal demi hukum. KCN tak berhak lagi melakukan operasi, pembangunan dan pengelolaan Terminal Umum Pelabuhan Marunda.

    Kasasi dan kepastian hukum

    "Bila sudah begini, investor ini mau mencari perlindungan (hukum)ke mana lagi? Apa lagi upaya yang harus dilakukan?" kata Juniver.

    "Bagaimana dengan nasib karyawan (KCN) yang ada di sana? Bagaimana dengan investasi yang sudah di sana, dari yang rencananya Rp5 triliun, sudah mengucur Rp3 triliun," sambungnya lagi.

    Sebab itu, kata dia, kliennya sempat mengirimkan surat ke instansi-intansi terkait untuk memohon perhatian atas masalah yang sedang dialaminya.

    Kelompok Kerja (Pokja) 4 Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi yang diketuai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly adalah salah satu pihak yang merespons. Kelompok ini pun sudah memanggil kedua pihak, tapi dalam pertemuan itu KBN tidak hadir.

    Kini, langkah yang bisa diambil KCN adalah mengajukan kasasi atas putusan PN Jakut. "Kami juga berharap pemerintah bisa mencermati apa yang sebenarnya terjadi, karena ini menyangkut investasi, juga soal kemaritiman," harap Juniver.

    Sementara itu, saat kami berupaya menghubungi Dirut KBN Sattar Taba ihwal konferensi pers yang digelar KCN kemarin, Sattar belum merespons.

    Kepala Bagian Humas KBN Tumpak Manurung juga mengatakan kasus tersebut masih menjadi perhatian bagian hukum KBN. "Soal konferensi pers (KCN) itu, kami (KBN) belum mengeluarkan pernyataan dan tanggapan resmi," tandas Tumpak.





    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id