comscore

KPK Yakin Edy Sujarwo Kunci untuk Membuktikan Suap Azis Syamsuddin

Candra Yuri Nuralam - 04 Januari 2022 12:28 WIB
KPK Yakin Edy Sujarwo Kunci untuk Membuktikan Suap Azis Syamsuddin
ilustrasi/medcom.id
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pihak swasta Edy Sujarwo merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Kesaksian Jarwo diyakini bisa membuktikan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin melakukan suap.

"Perbuatan Edi Sujarwo justru memperkuat adanya petunjuk kedekatan yang bersangkutan dengan terdakwa (Azis) sebagai anggota DPR kala itu," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 4 Januari 2021.
Sosok Jarwo sudah berkali-kali disebut banyak saksi, termasuk mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, dalam persidangan dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Tiap saksi yang menceritakan sosok Jarwo pasti menyebut nama Azis.

Fakta persidangan dari keterangan saksi itu diyakini KPK bisa menjerat Azis. Lembaga Antikorupsi yakin keterlibatan Azis dalam dugaan suap penanganan perkara sangat kuat.

"Sudah sangat jelas ada korelasi peran Edy Sujarwo dengan perbuatan terdakwa. Fakta ini ini tidak terbantahkan," tegas Ali.

Azis didakwa menyuap mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,09 miliar dan USD36 ribu. Azis memberikan uang itu agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah tahun anggaran 2017.

Baca: Azis Syamsuddin Tuding Surat Bukti dari KPK Ilegal

KPK menyiapkan dua dakwaan ke Azis. Pada dakwaan pertama, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada dakwaan kedua, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id