KPK Pertajam Bukti Pengaturan Paket Proyek di Banjarnegara Lewat Keterangan Saksi

    Candra Yuri Nuralam - 15 September 2021 11:55 WIB
    KPK Pertajam Bukti Pengaturan Paket Proyek di Banjarnegara Lewat Keterangan Saksi
    Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertajam bukti dugaan korupsi pengadaan atau penyewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada 2017-2018. Bukti dipertajam lewat pemeriksaan Direktur PT Harya Dewa Sugeng Karyoto pada Selasa, 14 September 2021.

    "Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan paket proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 September 2021.

     



    Ali enggan memerinci lebih jauh pengaturan paket proyek yang dimaksud. Namun, Lembaga Antikorupsi menduga pengaturan paket proyek itu merupakan akal bulus Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaan Kedy Afandi.

    Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Dia diyakini telah menerima Rp2,1 miliar dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus orang kepercayaannya.

    Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Baca: Pemenang Proyek di Banjarnegara Diduga Harus Sesuai Keinginan Bupati

    KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

    Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id