Ombudsman Terima 7.903 Pengaduan Malaadministrasi Sepanjang 2019

    Anggi Tondi Martaon - 03 Maret 2020 18:03 WIB
    Ombudsman Terima 7.903 Pengaduan Malaadministrasi Sepanjang 2019
    Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih. Foto: MI/Rpmmy Pujianto
    Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menerima 7.903 pengaduan malaadministrasi sepanjang 2019. Sebanyak 5.464 di antaranya sudah diregistrasi dan ditindaklanjuti.

    "Sisanya sedang dalam proses pemeriksaan materiel sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih dalam penyampaian laporan Tahun 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020.

    Alamsyah menyampaikan jenis malaadministrasi yang paling banyak dilaporkan yakni penundaan berlarut. Jumlahnya mencapai 1.837 atau setara 33,62 persen. Selanjutnya, terkait penyimpangan prosedur sebanyak 1.583 laporan atau 28,97 persen.

    "Dan tidak memberikan layanan sebesar 17,7 persen atau 967 pengaduan," ujarnya.

    Baca: Ombudsman: Malaadiministrasi Yogyakarta Terendah se-Indonesia

    Soal substansi laporan, bidang agraria atau pertanahan mendominasi pengaduan sepanjang 2019. Jumlahnya, mencapai 865 pengaduan. Selanjutnya, disusul bidang kepegawaian sebanyak 749 pengaduan, dan pendidikan sebesar 558 pengaduan.

    "Bidang kepolisian sebanyak 551 laporan, administrasi kependudukan 249 laporan, dan ketenagakerjaan mencapai 184 pengaduan," kata dia.

    Pemerintah daerah menduduki peringkat pertama dalam aspek instansi terlapor. Jumlah laporannya mencapai 2.274 pengaduan. Sedangkan, pemerintah pusat dan kementerian/lembaga sebanyak 613 pengaduan.

    "Sementara polisi berjumlah 560 pengaduan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebanyak 517 pengaduan," ujar dia.

    Ombudsman Terima 7.903 Pengaduan Malaadministrasi Sepanjang 2019
    Suasana acara penyampaian laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia, Selasa, 3 Maret 2020. Foto: MI/Mohamad Irfan

    Alamsyah mengatakan jumlah pengaduan masyarakat pada 2019 cenderung terjadi penurunan. Situasi ini disebut akibat berkurangnya jumlah investigasi atas prakarsa sendiri setelah disahkannya Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019.

    "Selain itu juga terjadi akibat efektivitas kinerja bagian penerimaan dan verifikasi laporan dalam menyaring keluhan masyarakat yang bukan merupakan wewenang Ombudsman sebelum registrasi," ujarnya.

    Alamsyah memerinci penurunan laporan terjadi sejak 2017. Ketika itu, jumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman sebanyak 8.886 laporan. Sedangkan ada 2016, sebanyak 9.087 laporan. Jumlah pengaduan kembali menurun pada 2018, yang hanya sebanyak 8.413 pengaduan

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id