comscore

KPK Tegaskan Kantongi Bukti Kuat Terkait Suap Azis Syamsuddin

Candra Yuri Nuralam - 05 Januari 2022 07:17 WIB
KPK Tegaskan Kantongi Bukti Kuat Terkait Suap Azis Syamsuddin
ilustrasi/medcom.id
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim punya bukti kuat terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Bukti yang dimiliki itu diyakini bisa membuktikan keterlibatan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

"Perlu kami sampaikan bahwa kami tentu telah memiliki bukti kuat atas dugaan perbuatan terdakwa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 Januari 2022.
Ali menegaskan pihaknya tidak sembarangan saat menangani kasus dugaan rasuah yang menyeret pihak tertentu. Tiap kasus yang ditangani KPK diyakini telah memiliki bukti kuat sesuai aturan berlaku.

Azis sendiri sering menyangkal keterlibatannya dalam tudingan itu di persidangan. Lembaga Antikorupsi mempersilahkan Azis berkelit. KPK cuma tinggal membeberkan bukti keterlibatan Azis dalam persidangan.

Baca: KPK Yakin Edy Sujarwo Kunci untuk Membuktikan Suap Azis Syamsuddin

"Terdakwa (Azis) menyangkal keterangan saksi hal biasa terjadi dipersidangan," ujar Ali.

Azis didakwa menyuap mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,09 miliar dan USD36 ribu. Azis memberikan uang itu agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.

KPK menyiapkan dua dakwaan ke Azis. Pada dakwaan pertama, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada dakwaan kedua, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id