comscore

Pejabat Kemenkeu dan Kemendagri Jadi Saksi Sidang Kasus Suap Dana PEN

Fachri Audhia Hafiez - 30 Juni 2022 11:16 WIB
Pejabat Kemenkeu dan Kemendagri Jadi Saksi Sidang Kasus Suap Dana PEN
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan pihak dari unsur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka menjadi saksi sidang kasus suap persetujuan usulan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

"Akan dihadirkan lima saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Kamis, 30 Juni 2022.
Kelima saksi itu, yakni Kasubdit Pembiayaan dan Penataan Daerah pada Kemenkeu Dudi Hermawan. Kemudian, Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Kemendagri Yuniar Dyah Prananingrum serta staf pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Irman Nurhali.

"Kedua saksi lainnya Rinda Rizkiani dan Mustaqim Darwis," ujar Ali.

Kelima orang tersebut menjadi saksi untuk dua terdakwa dalam perkara ini. Kedua terdakwa itu, yakni mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto; dan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar.

Ardian dan Laode didakwa menerima suap sebesar Rp2,4 miliar. Uang itu dimaksudkan untuk melancarkan pengurusan dana PEN 2021 Pemkab Kolaka Timur.

Uang suap itu diberikan Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur dan pengusaha LM Rusdianto Emba. Dalam perkara ini, Laode berperan meminta alamat dan nomor telepon ajudan Ardian untuk diberikan ke Andi agar pengurusan dana PEN Kolaka Timur semakin lancar.
 

Baca: KPK Periksa Tersangka Pengembangan Suap Dana PEN


Usai diberikan uang suap itu, Ardian langsung memberikan pertimbangan kepada menteri dalam negeri agar usulan dana PEN Pemkab Kolaka Timur disetujui. Pertimbangan dari Kemendagri merupakan syarat agar pengajuan dana PEN disetujui.

Ardian dan Laode didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id