KPK Panggil 2 ASN Bea Cukai untuk Mendalami Kasus Benih Lobster

    Candra Yuri Nuralam - 02 Maret 2021 12:43 WIB
    KPK Panggil 2 ASN Bea Cukai untuk Mendalami Kasus Benih Lobster
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jendral Bea dan Cukai, FX Lusianto Prabowo dan Erwin Situmorang. Keduanya dipanggil untuk mendalami kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Maret 2021.






    Keduanya diduga mengetahui informasi seputar ekspor benih lobster tersebut. Keterangan mereka akan digunakan untuk penguatan bukti.

    Edhy bersama enam orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap, yakni mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri mantan staf Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, pihak swasta Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    KKP diduga melakukan monopoli dalam ekspor benih lobster ini. Sebab, ekspor hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

    Baca: Uang Suap Ekspor Benur Diduga Mengalir ke Perusahaan Edhy Prabowo

    Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Suharjito dijerat pasal pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id