Eks Ketua KPK Sebut Hanya Tuhan yang Berhak Cabut Nyawa Koruptor

    Candra Yuri Nuralam - 18 Februari 2021 06:38 WIB
    Eks Ketua KPK Sebut Hanya Tuhan yang Berhak Cabut Nyawa Koruptor
    Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo. MI/Rommy Pujianto



    Jakarta: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai hukuman mati untuk koruptor menyalahi kodrat manusia. Menurutnya, hanya tuhan yang berhak mencabut nyawa koruptor.

    "Yang berhak mengambil (nyawa), ya yang memberi hidup," kata Agus melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021.




    Agus mengatakan hukuman mati tidak memberikan efek jera pada koruptor. Hukuman mati juga tidak bisa mengembalikan kerugian negara atas perbuatan koruptor.

    Dia menilai penggunaan pasal pencucian uang lebih efektif ketimbang hukuman mati. Perampasan paksa harta orang yang melakukan korupsi perlu dilakukan demi mengembalikan harta negara yang sudah dicuri.

    Pengembalian aset negara juga perlu dikombinasikan dengan penjara seumur hidup. Dengan itu, kata Agus, efek jera untuk pejabat negara agar tidak melakukan korupsi bakal efektif.

    "Hukuman maksimal yang pantas di gunakan, yaitu hukuman seumur hidup dan diberlakukan TPPU (tindak pidana pencucian uang) kepada yang bersangkutan (koruptor)," ujar Agus.

    Baca: Pengacara Juliari Sebut Hukuman Mati Koruptor Overcriminalization

    Hukuman mati untuk koruptor berhembus kencang saat rasuah bantuan sosial (bansos) covid-19 yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terungkap. Wacana tersebut menuai pro-kontra.

    KPK menegaskan tak bisa sembarang menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku rasuah. Termasuk pada tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.

    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan hukuman mati sudah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebelum menggunakan pasal itu, penyidik perlu membuktikan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor.

    "Akan tetapi bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati namun tentu seluruh unsur Pasal 2 Ayat 1 juga harus terpenuhi," kata Ali melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021.

    KPK memahami keinginan masyarakat agar menjatuhkan hukuman mati bagi para tersangka kasus dugaan korupsi bansos sebagai tindakan tegas aparat hukum. Ali mengatakan kasus ini masih masuk kategori suap.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id