Menteri PANRB Sebut Jual Beli Jabatan Muncul karena APIP Lemah

    Dhika Kusuma Winata - 16 September 2021 17:13 WIB
    Menteri PANRB Sebut Jual Beli Jabatan Muncul karena APIP Lemah
    ASN. Foto: MI/Ramdani



    Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menilai korupsi jual beli jabatan di daerah terjadi karena pengawasan lemah. Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) tak berfungsi dengan benar lantaran takut kepala daerah.

    "Salah satu kelemahan kita di APIP," kata Tjahjo dalam webinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri sejumlah kepala daerah, Kamis, 16 September 2021.

     



    Kasus jual beli jabatan massal baru-baru ini terbongkar di Probolinggo, Jawa Timur. KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari hingga para camat serta calon penjabat sementara (pjs) kepala desa. Total 22 tersangka ditahan.

    Tjahjo mengatakan bukan hal mudah untuk mengoptimalkan peran APIP daerah. Selama empat tahun terakhir, Kementerian PANRB bersama KPK berupaya mengoptimalkan peran APIP dalam pencegahan korupsi.

    Baca: Dipecat, 57 Pegawai KPK Bakal Melawan

    "Ini semua sebagai bentuk mitigasi kemungkinan penyimpangan yang salah satu masalahnya jual beli jabatan. ASN (aparatur sipil negara) dari tahun ke tahun meningkat yang terlibat jual beli jabatan dan mark up proyek, termasuk dana hibah dan dana bansos (bantuan sosial) pasti melibatkan ASN di semua tingkat," kata Tjahjo.

    Sementara itu, Ketua Firli Bahuri mengingatkan pentingnya sistem merit dalam penempatan posisi di lingkungan ASN untuk mencegah jual beli jabatan. Pengawasan ketat dari APIP harus berfungsi.

    "Jual beli jabatan tentu bisa kita cegah sedini mungkin. Terapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pastikan semua berjalan sesuai merit system. Lakukan pengawasan secara ketat tidak hanya pengawas internal, tapi juga eksternal," kata Firli.

    KPK mengingatkan pengawasan ketat dari APIP pemerintah daerah, yakni inspektorat perlu diperkuat. Pengawasan perlu dilakukan semenjak perencanaan, pelaksanaan kebijakan, hingga setelah implementasi kebijakan.

    Firli mengatakan jual beli jabatan bisa dicegah jika seleksi dilakukan akuntabel dan transparan dengan mengedepankan sistem merit. Pasalnya, pejabat yang mendapat kedudukan hasil dari praktik koruptif akan sulit melayani masyarakat lantaran tak berintegritas.

    "Tidak akan pernah terjadi jual beli jabatan apabila seleksi jabatan, pembinaan SDM (sumber daya manusia), dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, transparan, kompetitif, kejujuran, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya merit sistem. Orang yang tepat mendapatkan tempat yang tepat juga," ujar Firli.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id