Sindir Novel Cs, Praktisi Hukum: Honorer Tak Lulus ASN, Mesti Gugat Juga?

    Juven Martua Sitompul - 22 Juni 2021 21:31 WIB
    Sindir Novel Cs, Praktisi Hukum: Honorer Tak Lulus ASN, Mesti Gugat Juga?
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan cs yang melapor ke sejumlah instansi karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dikritik. Apalagi, ada banyak honorer di kementerian atau lembaga negara lain yang tak lolos menjadi ASN meski telah bekerja cukup lama.

    "Saya kira teman-teman lain model guru atau apa, apa itu juga semua dia juga bisa melakukan lapor melapor begitu juga karena dia enggak lulus sebagai ASN? Kan banyak juga yang enggak lulus-lulus itu di kementerian-kementerian, pemerintahan, provinsi, pemda, macam-macam gitu, di daerah juga. Kalau enggak lolos berarti bisa juga melakukan itu," kata praktisi hukum Dendy Finsa di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juni 2021.

     



    Dendy membandingkan para pegawai yang tak lolos menjadi ASN itu dengan 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan. Menurut dia, nama para pegawai yang tak lolos menjadi ASN di instansi lain itu tak sebesar Novel Baswedan.

    "Apa karena mereka sebagai pegawai kecil, tidak pernah muncul di media?" ucap dia.

    Dendy menilai permasalahan ke-75 pegawai KPK yang tak lolos TWK ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, Dendy tak sependapat jika hal ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    "Sumber masalahnya saya kira itu ada di BKN. Kalau pelanggaran HAM saya sih belum lihat itu di pelanggaran HAM, karena masih banyak pembuktiannya yang harus dilakukan," kata Dendy.

    Baca: BKN Tak Bisa Menyerahkan Jawaban TWK ke Pegawai KPK

    Dia mempersilakan Novel cs melakukan gugatan sesuai prosedur. Namun, Dendy mengingatkan jika polemik ini menyita konsentrasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

    "Saya kira penting buat sahabat-sahabat mengawasi ini. Regulasinya dan lain-lain, sehingga tak terjadi begini. Gara-gara ada TWK ini sehingga polemiknya jadi begini. Bahwa ada tugas KPK untuk mencegah tindakan pidana korupsi, memberantas korupsi, itukan ada tugas KPK yang sangat besar," kata dia.

    Sebelumnya, pada Senin, 24 Mei 2021, Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai yang tak lulus TWK itu menyambangi Komnas HAM. Mereka juga telah bermanuver ke Dewan Pengawas KPK, Ombudsman, hingga Mahkamah Konstitusi.

    Novel datang untuk menyerahkan laporan terkait penonaktifan 75 pegawai berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Novel melapor bersama Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujarnako, serta Penyidik utama KPK Harun Al Rasyid.

    Komnas HAM pun telah memanggil beberapa pihak yang terkait dengan polemik ini. Mulai dari pegawai yang tak lulus TWK, mantan pimpinan KPK hingga pimpinan KPK yang menjabat saat ini.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id