Makelar Tanah Tersangka Kasus RTH Kota Bandung

    Whisnu Mardiansyah - 21 November 2019 19:39 WIB
    Makelar Tanah Tersangka Kasus RTH Kota Bandung
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Wiraswasta Dadang Suganda (DS) menjadi tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, tahun anggaran 2012. Dadang bertindak sebagai makelar dalam proyek itu.

    "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK membuka penyidikan baru pada tanggal (Rabu) 16 Oktober 2019 dengan tersangka Dadang Suganda (DSG)," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 21 November 2019.

    Menurut dia, penetapan tersangka ini berdasarkan pengembangan kasus dan fakta-fakta baru dari proses penyidikan hingga persidangan. KPK menemukan sejumlah bukti dugaan keterlibatan Dadang dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung.

    Kasus ini bermula pada 2011. Wali Kota Bandung saat itu Dada Rosada menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH. Anggaran diusulkan sebesar Rp15 miliar untuk 10 ribu meter persegi di 2012.

    Di dalam proses di Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, ada anggota Dewan yang meminta penambahan anggaran untuk menambah lokasi RTH. Anggaran diusulkan sebesar Rp 57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Murni) 2012. 

    Lokasi lahan yang akan dibeli atau dibebaskan telah disiapkan sebelumnya dari warga sebagai pemilik tanah. "Upaya ini diduga dilakukan supaya beberapa pihak memperoleh keuntungan," kata Febri

    Pada September 2012, penambahan anggaran diajukan kembali dari Rp57 miliar menjadi Rp123, 93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan pada akhirnya Rp115,22 miliar di tujuh kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

    Pembelian lahan diduga menggunakan jasa orang ketiga. Mekelar ini adalah anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kader Slamet yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, ada Dadang Suganda yang bertindak menjadi makelar.

    Dadang menggunakan kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung kala itu, Edi Siswadi. Edi divonis bersalah dalam perkara lain suap terhadap seorang hakim dalam penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) di Pemerintah Kota Bandung.

    Edi Siswadi memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah kala itu, Herry Nurhayat, untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah. Herry juga yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    "Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di  Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP (nilai jual objek pajak) setempat," jelas Febri.

    Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp43,65 miliar kepada Dadang. "Namun DGS (Dadang) hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah sehingga diduga Dadang diperkaya sekitar Rp30 miliar," jelas Febri.

    Uang hasil rasuah itu selanjutnya diberikan kepada Edi Siswandi sebesar Rp10 miliar. Fulus ini digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara Bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

    "Dalam proses penyidikan untuk tersangka DSG, sejak 16 Oktober 2019, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi, termasuk pemeriksaan hari ini yang dilakukan di Polresta Bandung," jelas Febri.

    Dadang disangkakan melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.






    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id