KPK Ajukan Banding Vonis Penyuap Bos Garuda Indonesia

    Candra Yuri Nuralam - 15 Mei 2020 17:45 WIB
    KPK Ajukan Banding Vonis Penyuap Bos Garuda Indonesia
    Tersangka suap pengadaan dan mesin dan pesawat Garuda Indonesia, Soetikno Soedardjo. MI/Adam Dwi Putra
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengajukan banding vonis eks Direktur Utama (Dirut) PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo. Hukuman penyuap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, itu dinilai tak setimpal dengan perbuatannya.

    "Alasan upaya hukum tersebut karena KPK memandang putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat 15 Mei 2020.

    Jaksa penuntut umum (JPU) KPK segera menyusun dokumen banding. Setelah rampung, JPU KPK akan menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    "Dengan demikian, maka perkara atas nama Soetikno tersebut saat ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar Ali.

    Baca: Penyuap Eks Dirut Garuda Divonis 6 Tahun Penjara

    Soetikno Soedarjo divonis hukuman enam tahun penjara. Dia terbukti menyuap eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia. Dia juga didenda Rp1 miliar subsider kurungan selama tiga bulan penjara.

    Soetikno tak diminta uang pengganti. Padahal, Soetikno dituntut jaksa penuntut umum (JPU) membayar uang pengganti sebesar 14,6 juta dolar Singapura dan 11,55 juta euro. Selain itu, JPU menuntut hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar subsider delapan bulan penjara.

    Harta kekayaan Soetikno disebut hasil pengadaan sejumlah barang PT Garuda Indonesia. Terdakwa diduga membuat kesepakatan tertentu kepada Emirsyah untuk sejumlah pengadaan barang.

    Untuk penyuapan, Perbuatan Soetikno dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan untuk pencucian uang, Soetikno dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id