Publik Diminta Waspadai 'KPK Lokal'

    Fachri Audhia Hafiez - 12 Mei 2020 02:57 WIB
    Publik Diminta Waspadai 'KPK Lokal'
    Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat mewaspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan Lembaga Antirasuah. Hal ini mengingat adanya pihak yang mengaku sebagai perwakilan, bekerja sama, atau menggunakan nama mirip KPK. 

    "Hingga saat ini, kami informasikan bahwa KPK tidak memiliki perwakilan di wilayah mana pun," kata pelaksana tugas juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin, 11 Mei 2020.

    Lembaga Antirasuah menemukan kelompok yang mengatasnamakan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat, Koordinator Wilayah (Korwil) Cianjur Selatan. KPK 'versi lokal' ini mengklaim bakal mencegah korupsi dan membina penggunaan dana desa.

    Ipi menegaskan jika ada lembaga yang memiliki nama mirip, dipastikan tidak memiliki hubungan kerja sama dengan KPK. Pemangku wilayah diharap tak merespons 'KPK lokal' ini.

    "Kepada pemerintah daerah (pemda), perusahaan-perusahaan daerah dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu berhati-hati dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai KPK atau seolah-olah menjadi cabang KPK," tutur Ipi.

    Ipi menerangkan KPK melalui unit Korwil Pencegahan Korupsi sejatinya secara intensif mendampingi dan memantau pemerintah daerah dalam penanganan pandemi virus korona (covid-19). Sedikitnya ada empat titik rawan dalam penanganan covid-19.

    "Terkait refocusing dan realokasi anggaran covid-19 baik dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) maupun APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial (jaring pengaman sosial)," ujar Ipi.

    Baca: 84 Nomor Telepon KPK Gadungan Terbongkar

    KPK telah menerbitkan surat edaran terkait hal tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pelaksana. Ipi mengungkapkan pengawasan turut melibatkan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

    Lembaga Antirasuah juga mendorong kementerian/lembaga dan pemda membuka akses data tentang penyelenggaraan bantuan sosial terkait covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id