Jaksa Agung Desak Sidang Daring Diatur KUHAP

    Fachri Audhia Hafiez - 13 Juli 2020 15:22 WIB
    Jaksa Agung Desak Sidang Daring Diatur KUHAP
    Suasana sidang yang digelar dengan sistem telekonferensi di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 1 April 2020. Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
    Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin mendorong standardisasi persidangan daring atau online diterbitkan. Masalah ini diharapkan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    "Kejaksaan mendorong untuk mengembangkan pelaksanaan persidangan secara online dengan menyiapkan standardisasi persidangan online dalam keadaan bencana," kata Burhanuddin dalam diskusi virtual bertajuk 'Sistem Peradilan Pidana di Masa Kahar', Senin, 13 Juli 2020.

    Menurut dia, Kejaksaan Agung selama pandemi covid-19 telah berupaya menjalankan sidang pidana melalui telekonferensi guna memenuhi protokol kesehatan. Seluruh kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) diminta berkoordinasi dengan pengadilan, kepolisian, rumah tahanan (rutan) atau lembaga permasyarakatan (lapas), serta advokat.

    Kejaksaan turut mewajibkan rapid test terhadap terdakwa sebelum dititipkan di rutan. Ketentuan ini juga berlaku bagi terpidana sebelum dieksekusi ke lapas. Protokol kesehatan mesti dipatuhi kepada pengawal tahanan, sipir, tim administrasi tersangka atau terdakwa, serta saksi dan ahli. Mereka harus melengkapi diri dengan masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan vitamin. 

    "Kejaksaan juga mewajibkan kepada penyidik untuk melakukan tes terhadap tersangka yang akan dilakukan penyerahan dalam tahap dua," ujar Burhanuddin.

    Pada masa pandemi, lanjut dia, penyelesaian perkara tetap memperhatikan acara pemeriksaan singkat (APS) seperti diatur dalam Pasal 212, 216, 218 KUHP. Pendekatan dalam penyelesaian perkara dioptimalkan sehingga kasus tidak berlarut-larut dengan tetap memperhatikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

    Baca: Sidang Online Berpotensi Malaadministrasi

    Dasar hukum sidang pidana secara daring di masa kahar sejatinya telah diatur Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

    Ada pula perjanjian kerja sama antara MA Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Telekonferensi.

    MA juga menerbitkan SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id