Bandingkan Kinerja Kejagung dan KPK, Arsul Sani Disebut Pakai Data Salah

    Candra Yuri Nuralam - 15 Juni 2021 08:44 WIB
    Bandingkan Kinerja Kejagung dan KPK, Arsul Sani Disebut Pakai Data Salah
    Plt juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprotes data yang disampaikan anggota Komisi III Arsul Sani untuk membandingkan kinerja Lembaga Antirasuah dengan Kejaksaan Agung. KPK menyebut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipakai Arsul salah.

    "Data yang disampaikan ICW kepada publik di antaranya soal jumlah penanganan perkara oleh KPK tahun 2020 pun sangat keliru dan telah kami koreksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 15 Juni 2021.

     



    Dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di DPR, Arsul mengutip data ICW. Arsul menyebut Korps Adhyaksa menyidangkan perkara korupsi dengan nilai kerugian Rp56,7 triliun pada 2020, sedangkan KPK hanya Rp114,8 miliar.

    Ali menegaskan data itu tidak tepat. Komisi Antikorupsi menegaskan telah menindak dan menyelamatkan kerugian negara jauh dari angka yang dirilis ICW.

    Ali mencontohkan kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur jalan di Bengkalis, Riau, menimbulkan kerugian negara Rp475 miliar. Angka itu sudah melewati yang tercantum dalam data ICW.

    Baca: Legislator: Penanganan Kasus Korupsi di Kejaksaan dan KPK Jomplang

    KPK juga menangani kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia dengan nilai kerugian Rp315 miliar. Kemudian, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT Waskita Rp202 miliar.

    "Masih ada beberapa perkara lainnya yang saat ini masih diselesaikan KPK, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan," ujar Ali.

    Ali mengatakan KPK telah menyetorkan hasil tindak pidana korupsi senilai Rp293,9 miliar sepanjang 2020. Duit itu sudah masuk ke kas negara.

    "Adapun kerja nyata KPK sebagai upaya penyelamatan potensi kerugian negara melalui pemulihan penertiban dan optimalisasi aset barang milik negara dan pemerintah daerah pada 2020 senilai Rp592,4 triliun," tutur Ali.

    Ali mengatakan data itu sudah dipublikasi pada Desember 2020. Masyarakat diharapkan menggunakan data resmi milik KPK jika ingin membandingkan dengan lembaga lain.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id