KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Politikus PDIP Ihsan Yunus

    Candra Yuri Nuralam - 27 Januari 2021 20:08 WIB
    KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Politikus PDIP Ihsan Yunus
    Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2020. Politikus PDI Perjuangan itu belum menerima surat panggilannya.

    "Rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali karena surat panggilan belum diterima oleh saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Januari 2021.

    Ihsan rencananya dipanggil sebagai saksi untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial Adi Wahyono. Adi merupakan salah satu tersangka dalam kasus rasuah ini.

    Selain Adi, KPK menetapkan empat tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka ialah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

    KPK menduga kongkalikong para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.

    Baca: Politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus Dipanggil KPK Terkait Kasus Bansos

    Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil. 

    Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id