comscore

Kejagung Sebut Ada Debitur Fiktif Terkait Korupsi LPEI

Tri Subarkah - 07 Januari 2022 12:47 WIB
Kejagung Sebut Ada Debitur Fiktif Terkait Korupsi LPEI
Kejaksaan Agung. Foto: MI
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada debitur fiktif yang menjadi penerima penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Debitur itu diduga perusahaan-perusahaan yang berada dalam Grup Johan Darsono.

"JD (Johan Darsono) ada yang fiktif, aku enggak hafal (jumlahnya)," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis malam, 6 Desember 2021.
Kejagung menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional LPEI 2013-2019. Mereka, yakni AS selaku Direktur Pelaksana IV/Komite Pembiayaan dan selaku Pemutus awal sampai akhir Group Walet serta selaku Direktur Pelaksana Tiga LPEI periode 2016 dan selaku Komite Pembiayaan (Pemutus) Group Johan Darsono.

Kemudian, FS selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015-2018; dan JAS selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) LPEI Surakarta periode 2016. Lalu, JD selaku Direktur PT Mount Dreams Indonesia; dan S selaku Direktur PT. Jasa Mulia Indonesia, PT. Mulia Walet Indonesia dan PT. Borneo Walet Indonesia.

Supardi mengatakan dalam kegiatan pembiayaan ekspor nasional, LPEI menggelontorkan dana sebesar Rp2,1 triliun untuk 12 perusahaan di Grup Johan Darsono. Selain fiktif, perusahaan dalam grup itu tidak memiliki izin ekspor. Tiga perusahaan di Grup Walet menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI sebesar Rp576 miliar.

"Misalnya pinjam lewat perusahaan A, nanti untuk pembiayaan perusahaan B, tapi grupnya dia juga. Ternyata untuk kegiatan perusahaan yang lainnya, yang enggak punya izin ekspor," kata dia.

Baca: Kejagung Tetapkan 5 Tersangka LPEI yang Rugikan Negara Rp4,7 Triliun, Begini Koronologinya

Kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp2,1 triliun. Angka itu dihitung dari akumulasi pembiayaan ke Grup Johan Darsono dan Grup Walet. Kendati demikian, perhitungan yang dilakukan Kejagung masih bersifat sementara.

Sebab dalam kurun waktu 2013 sampai 2019, LPEI telah menggelontorkan uang sebesar Rp4,7 triliun untuk delapan grup yang terdiri dari 27 perusahaan. Supardi menyebut proses penyidikan untuk grup yang berada di luar Grup Johan Darsono dan Grup Walet akan digabungkan.

"Yang dua grup itu aja sudah separuh lebih (kerugiannya), besar itu kan. Sisanya berbarengan," kata dia.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id