Pejabat Kementerian LHK Dipanggil KPK

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Maret 2020 11:48 WIB
    Pejabat Kementerian LHK Dipanggil KPK
    Ilustrasi. Medcom.id.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sigit Hardwinarto. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin pertambangan di lingkungan kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

    "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASW (Aswad Sulaiman, Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.

    Ali belum membeberkan keterangan yang akan digali penyidik. Sigit diduga mengetahui banyak soal kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi di lingkungan pemerintah kabupaten Konawe Utara selama 2007-2014.

    KPK menetapkan Aswad sebagai tersangka atas dua perkara. Aswad diduga menerima suap Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara selama periode 2007-2009.

    Aswad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016, Aswad juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 2007-2014. Kerugian negara diduga mencapai Rp2,7 triliun dari penjualan hasil produksi nikel pada proses perizinan yang melawan hukum.

    Aswad dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id