KPK Kecewa Pejabat di Kaltim Tak Jera Terlibat Korupsi

    Candra Yuri Nuralam - 04 Juli 2020 08:20 WIB
    KPK Kecewa Pejabat di Kaltim Tak Jera Terlibat Korupsi
    Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango/Medcom.id/Candra.
    Jakarta: Sebanyak enam orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) lengkap dengan rompi oranye atau tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki ruangan konferensi pers. Mereka dijajarkan menghadap tembok membelakangi Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango.

    Nawawi melepas maskernya untuk memulai konferensi pers. Mantan hakim itu kemudian menjelaskan bahwa ada satu tersangka yang tidak dihadirkan yakni, pihak swasta Deky Aryanto. Deky belum sampai ke Jakarta.

    Sekitar 30 menit Nawawi membeberkan ihwal OTT dan tindakan rasuah dalam kasus itu ke awak media. Nawawi mengaku kecewa Kutai Timur, Kalimantan Timur, menjadi lokasi terjadinya praktik rasuah.

    Apalagi, Nawawi bersama tim koordinasi dan supervisi KPK baru saja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 11 Maret 2020. Tujuannya datang ke sana untuk memberikan edukasi memperkuat sikap antikorupsi kepada para pejabat karena sebelumnya OTT juga pernah terjadi di Kalimantan Timur, tepatnya terkait proyek di Samarinda-Bontang.

    "Kami ingatkan agar di Kalimantan Timur jangan terjadi lagi OTT, sedapatnya tidak terjadi lagi. Tapi nyatanya seperti ini," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Juli 2020.

    Saat itu, Nawawi mengingatkan soal haramnya korupsi pengadaan barang dan jasa. Pada pertemuan itu, Nawawi berulang kali menekankan agar pejabat di Kalimantan Timur menghindari praktik korupsi.

    "KPK dengan tim koordinasi dan supervisi kami betul-betul memantau giat yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa," ujar Nawawi.

    Baca: OTT Bupati Kutai Timur 'Buah' UU KPK Baru

    Nawawi bahkan sudah menjelaskan ancaman korupsi bagi para pejabat dan para kontraktor di sana. Namun, OTT di Kutai Timur tetap terjadi dan membuat KPK terpukul.

    "Nyatanya sepeti yang kita lihat sekarang (ada OTT di Kutai Timur)," tutur Nawawi.

    Tujuh orang ditetapkan sebagi tersangka dalam OTT ini. Mereka penerima suap yakni, Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kepala Bapenda Musyaffa, Kepala BPKAD Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Aswandini. Lalu dua orang pemberi suap yakni, Kontraktor Aditya Maharani, dan pihak swasta Deky Aryanto.

    Penerima suap dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id