KPK Selisik Pemberian Izin Alih Fugsi Hutan oleh Zulkifli

    Zaenal Arifin - 14 Februari 2020 19:09 WIB
    KPK Selisik Pemberian Izin Alih Fugsi Hutan oleh Zulkifli
    Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan. Foto: Medcom.id/Zaenal Arifin
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki pemberian izin alih fungsi hutan di Riau oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan. Zulkifli diduga memberikan izin pada eks Gubernur Riau Annas Maamun. 

    "Apakah sesuai ketentuan atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Februari 2020. 

    Alexander menuturkan pihaknya juga mendalami ada tidaknya pemberian uang selama pemberian izin. "Itu akan didalami oleh penyidk," tutur dia. 

    Zulkifli mengaku tidak pernah memberikan izin revisi alih fungsi hutan di Riau. Termasuk, pada PT Palma Satu.
     
    "Tidak ada satu pun (izin) diberikan alias semua permohonan itu ditolak," ujar Zulkifli usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 14 Februari 2020.
     
    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku ada sejumlah perusahaan yang mengajukan revisi alih fungsi hutan. Namun, seluruhnya ditolak.

    KPK menetapkan PT Palma Satu, Legal Manager PT Duta Palma Group 2014, Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, tersangka baru kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau 2014. Kasus ini merupakan pengembangan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di 2014.
     
    Saat itu, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung tersangka.

    Kasus Terkait Izin Alih Fungsi Hutan
     
    Kasus ini bermula saat Zulkifli Hasan menyerahkan surat keputusan Menteri Kehutanan tentang perubahan peruntukkan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan kepada Annas sebagai Gubernur Riau, 9 Agustus 2014.
     
    Zulkifli membuka kesempatan pada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada lokasi yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah. Annas kemudian memerintahkan SKPD menelaah kawasan hutan yang terlampir dalam surat itu.
     
    Kemudian, Suheri mengirim surat pada Annas yang intinya meminta mengakomodasi lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening dan PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indagiri Hulu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
     
    Annas segera menindaklanjuti permintaan itu dan msmerintahkan bawahan untuk membantu dan mengadakan rapat. Annas juga membuat disposisi yang isinya memerintahkan Wakil Gubernur Riau saat itu segera mengadakan rapat dengan SKPD terkait.
     
    KPK menduga ada pertemuan antara Gulat, Suheri, Surya, dan SKPD terkait membahas permohonan perubahan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan atas kawasan milik PT Duta Palma Group. Hal itu dimaksudkan agar wilayah perkebunan itu dikeluarkan dari peta kawasan hutan di Riau.
     
    Surya diduga menawarkan fee ke Annas melalui Gulat Rp 8 miliar bila areal perkebunan perusahaannya masuk revisi SK Menteri menjadi kawasan bukan hutan. Setelah mengabulkan permohonan Suheri dan menandatangani perubahan peta itu Annas menerima uang Rp3 miliar melalui Gulat.
     
    Dengan Surat Gubernur Riau itu, diduga perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan hak guna usaha untuk ISPO sebagai syarat sebuah perusahaan ekspor sawit ke luar negeri. PT Palma Satu diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritasnya dimiliki oleh PT Darmex Agro.
     
    Surya diduga benefical power PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Sementara Suheri komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya.
     
    PT Palma Satu dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
     
    Sementara Suheri dan Surya dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id