comscore

Hakim Itong Diduga Aktif Melobi Pihak Beperkara

Candra Yuri Nuralam - 05 Maret 2022 07:52 WIB
Hakim Itong Diduga Aktif Melobi Pihak Beperkara
Tersangka kasus suap penanganan perkara yang juga hakim nonaktif Pengadilan Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat melobi beberapa pihak beperkara. Informasi ini didapat hasil dari pemeriksaan saksi-saksi.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya peran aktif tersangka IIH (Itong Isnaeni Hidayat) untuk mendekati berbagai pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 4 Maret 2022.
Tiga saksi diselisik KPK untuk mendalami kasus hakim Itong. Mereka, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Klas IA Khusus, Dju Johnson Mira Mangingi; mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Surabaya, Kusdarwanto; dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Gunawan Tri Budiono.

Ali enggan memerinci cara Itong melobi pihak beperkara. Namun, tindakan itu diyakini untuk menjanjikan kemenangan dari penanganan perkara yang ditanganinya.

"Dengan menjanjikan akan memutus perkara sesuai permintaan dari para pihak dimaksud dengan adanya pemberian sejumlah uang," ujar Ali.

Baca: KPK Panggil Wakil Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni Hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat, Panitera Pengganti Hamdan, dan Pengacara Hendro Kasiono.

Hendro dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Itong dan Hamdan dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id