comscore

KPK Usut Peran PT SMI Memuluskan Pencairan Dana PEN Kolaka Timur

Fachri Audhia Hafiez - 22 April 2022 10:14 WIB
KPK Usut Peran PT SMI Memuluskan Pencairan Dana PEN Kolaka Timur
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Fachri
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut peran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam memuluskan pencairan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kabupaten Kolaka Timur. Hal itu diperdalam melalui saksi karyawan PT SMI Febriana Anidya.

Febriana diperiksa pada Kamis, 21 April 2022. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto (MAN).
"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses internal yang dilakukan oleh PT SMI untuk selanjutnya mencairkan permintaan dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 April 2022.

Baca: Pembiayaan SMI ke Pemda Capai Rp27 Triliun Sepanjang Kuartal I

Ali belum memerinci fakta lebih jauh mengenai keterlibatan PT SMI pada perkara itu. Hal tersebut masih menjadi bagian dari penyidikan.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana PEN daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021. Mereka yaitu Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.

Ardian bertugas melaksanakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah. Yaitu, pinjaman PEN tahun 2021 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Investasi itu dilakukan melalui PT SMI berupa pinjaman program. Ardian memiliki kewenangan dalam menyusun surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas permohonan pinjaman dana PEN dari daerah.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Kasus itu menjerat Andi Merya.

Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id