comscore

Laporan HAM AS Pecut KPK Membangun Kerja Sama Internasional

Candra Yuri Nuralam - 18 April 2022 09:24 WIB
Laporan HAM AS Pecut KPK Membangun Kerja Sama Internasional
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpacu menjalin kerja sama internasional usai laporan Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 terkait kasus rasuah di beberapa negara yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS). Kerja sama internasional dinilai penting untuk mempertajam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan isu global yang butuh perhatian dan kerja bersama semua pihak. Tidak hanya antarpemangku kepentingan pada lingkup domestik, namun juga pada tataran global," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 18 April 2022.
Ali mengakui saat ini KPK rajin menghadiri berbagai forum internasional untuk mempertajam pemberantasan rasuah di Tanah Air. KPK juga aktif dalam menyusun kebijakan pencegahan dan pendidikan antikorupsi hingga pertukaran data serta informasi di forum internasional yang diikuti.

"Dalam beberapa forum tersebut, KPK beberapa kali sharing tentang best practice pemberantasan korupsi di Indonesia, baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, maupun penindakan," ujar Ali.

KPK juga kerap mempelajari cara penanganan korupsi di luar negeri untuk diterapkan di Indonesia. Sejauh ini, kata Ali, upaya mengikuti forum internasional itu membuahkan hasil.

"Indonesia pun telah banyak mendapat manfaat dari kerja sama global ini, seperti dalam berbagai pengusutan perkara maupun pemulangan asset recovery di luar negeri untuk menjadi pemasukan bagi kas negara," kata Ali.

KPK akan terus menjalin kerja sama internasional ke depannya. Kerja sama dengan negara lain dibutuhkan untuk mempersempit celah dan modus korupsi secara nasional maupun global.

Baca: Firli: Pemberantasan Korupsi Bukan Cuma OTT

Laporan HAM 2021 yang dikeluarkan AS menyebutkan kasus korupsi di beberapa negara. Korupsi dan transparansi di Indonesia pun menjadi perhatian.
 
"Selama bertahun-tahun, kita telah melihat resesi yang mengkhawatirkan dari demokrasi, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia di banyak bagian dunia. Dalam waktu sejak merilis laporan kami sebelumnya, kemunduran itu, sayangnya, terus berlanjut," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
 
Laporan berjudul "2021 Country Reports on Human Rights Practices" itu mencakup hak-hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional. Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM dan kesepakatan internasional lainnya.

Mengenai kasus korupsi di Indonesia yang dituangkan dalam laporan itu menyebutkan kasus korupsi di Tanah Air masih mewabah meski penangkapan dan penghukuman terhadap pejabat tinggi banyak, termasuk mantan menteri kelautan dan sosial.
 
Undang-undang memberikan hukuman pidana untuk korupsi pejabat, tetapi upaya pemerintah untuk menegakkan hukum tidak cukup. Ada banyak laporan korupsi pemerintah sepanjang tahun. Tentunya hal ini juga terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id