comscore

Bongkar Suap Rahmat Effendi, Sekda-Kepala BPBD Bekasi Dipanggil KPK

Candra Yuri Nuralam - 17 Januari 2022 10:58 WIB
Bongkar Suap Rahmat Effendi, Sekda-Kepala BPBD Bekasi Dipanggil KPK
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Bekasi Reny Hendrawati hari ini, Senin, 17 Januari 2022. Dia dipanggil untuk mendalami dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RE (Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 17 Januari 2022.
KPK juga memanggil sembilan orang lain dalam kasus ini. Mereka, yakni Kepala BPBD, Nurcholis; pihak swasta, Intan; Kabid Pertanahan Disperkimtan Bekasi, Heryanto; Kasi BP3KB, Lisda; dan Camat Rawalumbu, Makfud Syaifudin. Kemudian, ajudan Wali Kota Bekasi, Andri Kristanto; PPK, Giyanto; Pegawai DP3A, Tita Listia; dan pihak swasta, Sherly.

Baca: Pegawai Dinas Pariwisata Bekasi Dicecar Soal Aliran Uang Rahmat Effendi

Sepuluh orang itu dijadwalkan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Mereka diharapkan hadir memberikan informasi tambahan terkait kasus dugaan suap Rahmat Effendi.

Sebanyak 14 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi. Sembilan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
 
Lima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat tersangka sebagai pemberi yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id