comscore

44 Eks Pegawai KPK Dapat Pembekalan Soal Kebijakan Pembangunan Nasional

Antara - 12 Desember 2021 07:53 WIB
44 Eks Pegawai KPK Dapat Pembekalan Soal Kebijakan Pembangunan Nasional
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono. Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto,
Jakarta: Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan 44 eks pegawai KPK yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri mulai mengikuti pembenkalan. Salah satu materi pembekalan tentang kebijakan pembangunan nasional.

"Pembekalan tentang kebijakan sistem pembangunan nasional, kebijakan dan transformasi pengelolaan SDM aparatur, kebijakan pengelolaan organisasi pemerintah, kegiatan diskusi tentang kebijakan-kebijakan tersebut," kata Rusdi dikutip dari Antara, Minggu, 12 Desember 2021.
Rusdi menuturkan pembekalan diberikan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hingga sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Orientasi dan pembekalan digelar di Pusat Pendidikan Adminiteasi (Pusdikmin) Polri, Bandung, Jawa Barat mulai 10-23 Desember 2021.

"Pemateri dari Kemenpan-RB, Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI, dan ceramah dari pejabat utama Mabes Polri, antara lain AS SDM Kapolri, Asrena Kapolri, dan Kadiv Propam," tutur dia.

Pembekalan juga bakal diisi dengan diskusi. Rusdi menuturkan setelah pembekalan, Novel Baswedan dan kawan-kawan resmi bertugas sebagai ASN Polri terhitung 1 Januari 2022.

Polri memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittupidkor) Bareskrim Polri dengan mengubahnya menjadi Korps Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Nantinya korps itu akan diisi Novel Baswedan dan kawan-kawan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik 44 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri bertepatan di Hari Anti Korupsi Sedunia, Kamis, 9 Desember 2021. Listyo tidak meragukan ke-44 orang itu dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Dia berharap ke-44 orang itu memperkuat komitmen Polri terkait pemberantasan tindak pidana korupsi sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada saat pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia. Jokowi menegaskan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum, namun mesti lebih menyentuh hal-hal bersifat fundamental unutk menyelesaikan akar permasalahan.

Listyo menekankan upaya pencegahan juga tidak kalah penting dari penindakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenderal bintang empat itu meminta Novel dan ASN Polri yang baru dilantik mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional dan mengawal agar anggaran yang digunakan tepat sasaran.

"Negara kita saat ini sedang hadapi posisi sulit sehingga kita betul kawal program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bagaimana kita kawal agar APBN yang dipergunakan tepat sasaran dan kurangi risiko terjadinya kebocoran," kata Listyo.

Baca: Resmi Jadi ASN Polri, 44 Eks Pegawai KPK Ikut Pembekalan 2 Pekan
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id