Gugatan Asimilasi Napi Diyakini Ditolak

    Fachri Audhia Hafiez - 06 Mei 2020 17:13 WIB
    Gugatan Asimilasi Napi Diyakini Ditolak
    Napi sujud syukur setelah dibebaskan dari Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan. ANT/Septianda Perdana
    Jakarta: Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, menyakini gugatan kelompok masyarakat terkait program asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi virus korona (covid-19) ditolak. Program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tersebut dinilai bagian dari hak warga binaan.

    "Kalau saya pribadi bahwa gugatannya akan ditolak. Karena tidak beralasan menurut hukum, karena apa? Ini secara hak ini adalah hak warga binaan," kata Arteria dalam diskusi virtual bertajuk 'Pandemi Covid-19 dan Asimilasi Narapidana', Rabu, 6 Mei 2020.

    Kendati demikian, politius PDI Perjuangan itu tak mempermasalahkan adanya gugatan yang dilayangkan ke Menkumham Yasonna Laoly. Polemik yang terjadi di negara demokrasi dinilai sudah tepat dituntaskan melalui proses peradilan.

    "Ini kita zaman demokrasi zaman di ruang kaca, silakan saja kita hormati. Tapi kami meminta semua pihak juga menghormati proses pengadilan yang diproses," ujar Arteria.

    Arteria menegaskan program pemulangan warga binaan merupakan kebijakan terukur yang telah dibahas di DPR. Selain itu, payung hukum kebijakan ini sudah berlapis.

    Pemulangan warga binaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19.

    (Baca: Target 2020, Kemenkumham Bakal Bebaskan 69 Ribu Napi)

    Kemudian, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020.

    Terkait dengan warga binaan yang kembali berulah, menurut Arteria, tidak mengkhawatirkan bila dibanding dengan jumlah 39 ribu napi yang telah dipulangkan. Sebab, warga binaan yang kembali berulah hanya sekitar puluhan.

    "Bagaimana tingkat residivisme normal tanpa ada (pandemi) virus korona (covid-19) sekalipun? Kok tiba-tiba beritanya bombastis bahwa mereka ini melakukan tindak pidana berulang dan kebijakannya dianggap bermasalah," ujar Arteria.

    Yasonna digugat

    Gugatan tiga kelompok masyarakat diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Ketiga kelompok itu yakni, Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

    Gugatan juga ditujukan kepada Kepala Rutan Surakarta dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Tengah. Dalam posita disebutkan, gugatan kepada Yasonna ditujukan lantaran memerintahkan dan mengizinkan Kakanwil Jawa Tengah untuk mengizinkan Kepala Rutan Solo melepaskan napi dari Rutan Solo.

    Menkumham mengizinkan dan memerintahkan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk melepaskan napi seluruh Jawa Tengah yang balik lagi melakukan kejahatan di Solo.

    "Mengizinkan dan memerintahkan keluar Napi seluruh Indonesia dan tidak melakukan pengawasan yang kemudian napi tersebut datang ke Solo dan melakukan kejahatan di Solo," ujar Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997 Boyamin Saiman selaku penggugat di Jakarta, Senin, 27 April 2020.

    (Baca: Yasonna Tak Puas dengan Program Pemulangan Napi)

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id