KPK Minta Zulkifli Hasan Kooperatif

    Candra Yuri Nuralam - 11 Februari 2020 09:57 WIB
    KPK Minta Zulkifli Hasan Kooperatif
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
    Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) diminta memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Februari 2020. Ini merupakan panggilan ketiga buat Zulhas untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.

    "Kita tunggu kehadirannya untuk berikan keterangan terkait dugaan korupsi alih fungsi hutan 2014 di Kementerian Kehutanan," kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 10 Februari 2020.

    KPK sebelumnya memanggil Zulhas pada pada Kamis, 16 Januari 2020, dan Kamis, 6 Februari 2020. Zulhas beralasan ketidakhadirannya pada panggilan kedua lantaran ada acara yang tak bisa ditinggalkan dan meminta penjadwalan ulang.

    KPK bisa memanggil paksa Zulhas bila kembali mangkir. Namun, Lembaga Antirasuah yakin Zulhas akan memenuhi panggilan ketiga. 

    "Kami tidak berandai-andai. Kami masih meyakini yang bersangkutan akan hadir. Karena terakhir itu bentuk konfirmasi dari beliau untuk hadir tanggal 14 Februari. Kami tidak akan berspekulasi akan tidak hadir atau bagaimana," ujar Ali.

    KPK Minta Zulkifli Hasan Kooperatif
    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Foto: Rivan Awal Lingga/Antara

    Kasus dugaan suap ini terjadi saat Zulhas menjabat sebagai menteri kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). KPK sudah menetapkan dua orang dan satu perusahaan sebagai tersangka, yakni eks Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta, pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, dan PT Palma Satu.

    Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 2014. KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka dari hasil operasi senyap tersebut.
     
    Surya diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga dapat keuntungan dari kejahatan tersebut. Sehingga, pertanggungjawaban pidana juga dapat dilakukan terhadap korporasi.
     
    Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
     
    Sedangkan, Surya dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id