KPK Kaji Penolakan PK Perkara Syafruddin Arsyad

    Fachri Audhia Hafiez - 03 Agustus 2020 20:30 WIB
    KPK Kaji Penolakan PK Perkara Syafruddin Arsyad
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji penolakan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap perkara mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. KPK bakal menentukan sikap atas putusan tersebut dan langkah selanjutnya.

    "KPK akan pelajari dan kaji kembali terkait putusan tersebut. Termasuk mengenai kemungkinan langkah hukum apakah yang bisa diambil," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.

    Pihaknya menghormati keputusan MA tersebut. KPK juga menerima berkas permohonan PK dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena permohonan itu belum masuk majelis hakim MA.

    "PK JPU KPK ditolak MA sebelum ada penunjukan majelis hakim. Karena Jaksa dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk melakukan PK sebagaimana ketentuan yang berlaku," ujar Ali.

    Baca: MA Tolak Permohonan PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung

    Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran MA No. 04/2014.

    "Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Andi saat dikonfirmasi.

    Lewat memori PK yang dibacakan 9 Januari 2020, Jaksa KPK menyinggung dugaan pelanggaran hakim agung Syamsul Rakan Chaniago, yang memutus kasasi Syafruddin. Jaksa menilai anggota majelis hakim telah melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara.

    Pasalnya, sebelum kasasi diputus, Syamsul sempat berkomunikasi dan bertemu Ahmad Yani yang merupakan penasihat hukum Syafruddin.

    Kemudian, ada kontradiksi antara putusan dengan pertimbangan hakim dalam memori PK jaksa KPK. Sebab, majelis hakim MA dalam amar putusan menilai perbuatan Syafruddin terbukti sebagaimana dakwaan, namun bukan tindak pidana.

    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id