Kejagung Periksa Mantan Asisten Imam Nahrawi

    Siti Yona Hukmana - 19 Mei 2020 19:57 WIB
    Kejagung Periksa Mantan Asisten Imam Nahrawi
    Ilustrasi Kejagung. MI/Pius Erlangga
    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung), kembali memeriksa pihak-pihak terkait dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun 2017. Asisten pribadi (aspri) eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, menjadi salah satu saksi. 

    "Pemeriksaan terhadap saksi Miftahul Ulum dilakukan oleh penyidik di Rutan Salemba cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.

    Baca: KPK Diminta Mendalami Keterlibatan Adi Toegarisman di Suap KONI

    Hari mengatakan Miftahul dimintai keterangan terkait dugaan suap yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman. Kasus ini tengah diselidiki tim penyelidik Kejagung. 

    Pemeriksaan ini, kata Hari, sebagai bentuk bantahan dari Kejagung terhadap pernyataan Miftahul yang mengatakan tidak diperiksa Kejagung. Padahal, lanjut Hari, penyidik memberi jeda pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    "Keterangan Miftahul yang mengatakan tidak dipanggil-panggil lagi oleh Kejagung terkait dana hibah terbantahkan," ujar Hari.

    Penyidik juga memeriksa dua pejabat Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora). Mereka diperiksa di kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (gedung bundar). 

    Rincian pejabat yang diperiksa yakni Staf Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) Deputi Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Chandra Bhakti, dan Asisten Deputi Pembibitan dan Iptek Keolahragaan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Deputi Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Washinton Sigalingging.

    "Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP," ungkap Hari. 

    Pemeriksaan tiga saksi itu, lanjut Hari, menepis keterangan Miftahul dalam persidangan 15 Mei 2020 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saat itu, Miftahul menyebut suap Rp3 miliar diterima oleh anggota BPK, Achsanul Qosasi. 

    "Kalau Kejaksaan Agung, ke Adi Toegarisman," sebut Hari menirukan pernyataan Miftahul pada sidang tersebut.

    Tim Jaksa Penyidik telah memeriksa 51 saksi dan dua orang ahli. Selain itu, tim juga menyita 253 dokumen dan surat. Penyidik juga membantu penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPK.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id