KPK Gali Proses Pemilihan Distributor Sembako dalam Kasus Bansos

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa staf PT Tigapilar Argo Utama (TAU) Imanuel Tarigan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Imanuel digali seputar proses PT TAU menjadi penyuplai sembako untuk bansos covid-19.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait proses awal PT TAU terpilih sebagai salah satu penyedia atau distributor bansos di Kemensos (Kementerian Sosial) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi pada 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Januari 2021.
Ali enggan membeberkan lebih detail hasil pemeriksaan Imanuel. Dia beralasan menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Baca: KPK Usut Peran Swasta di Korupsi Bansos Covid-19

KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke. 

KPK menduga kongkalikong tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.

Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil. 

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(AZF)